Kab.Muara Enim [ bhayangkara news]-rabu 3 Augustus 2022,Lembaga Aliansi Indonesia (Divisi Basus D88) DPC Kab.Muara Enim,telah membuat komitmen dan memgambil sikap didalam mendukung program pembangunan pemerintah khususnya kab.Muara Enim.

Lembaga aliansi Indonesia melalui Divisi Basus D88,mengajak seluruh masyarakat kabupaten muara enim untuk berpartisipasi didalam mendukung dan mengawal program pemerintah,agar terciptanya pembangunan yang baik serta terhindar dari tindak pidana korupsi.

Taufik menuturkan jika Peran masyarakat dalam pemberantasan korupsi di Indonesia secara khusus tertuang dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 43 Tahun 2018 tentang Tata Cara Pelaksanaan Peran Serta Masyarakat dan Pemberian Penghargaan dalam Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Peraturan ini menjadi pedoman agar peran masyarakat tersebut disertai dengan tanggung jawab dan prinsip memegang teguh fakta yang sebenarnya.

Dalam Pasal 2 PP Nomor 43 Tahun 2018, peran serta masyarakat ini diwujudkan dalam bentuk hak untuk:

  • Mencari, memperoleh dan memberikan informasi atas dugaan terjadinya korupsi
  • Mendapatkan pelayanan dalam mencari dan memberikan informasi terkait dugaan terjadinya korupsi kepada penegak hukum yang menangani perkara tindak pidana korupsi
  • Menyampaikan saran dan pendapat secara bertanggung jawab kepada penegak hukum yang menangani perkara korupsi
  • Memperoleh jawaban atas pertanyaan tentang laporan yang diberikan kepada penegak hukum
  • Memperoleh perlindungan hukum

Peraturan ini juga memuat tata cara bagi masyarakat yang ikut berperan dalam pemberantasan korupsi.


Kami lembaga aliansi indonesia Divisi Basus D88,siap menerima laporan dan menindak lanjuti masukan dan laporan masyarakat bila ditemukan dugaan tindak pidana korupsi,dan kami siap melaporkan Serta mengawal laporan-laporan tersebut hingga tuntas,ini adalah bentuk bukti komitmen kami lembaga aliansi indonesi Divisi Basus D88.DPC.Kab.Muara Enim,didalam mendukung Program Pemerintah pusat dan daerah.

Kami pun mengajak seluruh element masyarakat dari or ma's,LSM serta peran aktiv seluruh media,untuk dapat baersatu padu dalam Poksi nya masing-masing,seharusnya kabupaten muara enim dapat lebih berkembang jika roda pemerintahan dijalankan dengan baik,serta peran aktiv legislatif dalam hal ini DPRD yang menjadi corong aspirasi masyarakat dan penyeimbang pemerintah,

Taufik menambahkan jika Masyarakat pun tidak perlu khawatir dengan pelaporan tersebut. Pemerintah menjamin peran masyarakat ini dengan memberikan hak untuk memperoleh perlindungan hukum dari penegak hukum.

Namun, yang perlu digarisbawahi, perlindungan tersebut diberikan kepada pelapor yang laporannya mengandung kebenaran.

Masyarakat yang berjasa dalam membantu pencegahan, pemberantasan atau pengungkapan korupsi akan mendapatkan penghargaan berupa piagam dan/atau premi.

Tidak tanggung-tanggung, premi yang diberikan dalam upaya pemberantasan atau pengungkapan tindak pidana korupsi paling banyak mencapai Rp200 juta.
Sementara, besaran premi yang diberikan dalam hal tindak pidana korupsi berupa suap, paling banyak Rp10 juta.


Mari kita bersama-sama menyatukan visi dan missi membangun masyarakat yang cerdas,sehat serta sejahtera,dengan turut serta berpartisipasi didalam pengawasan dan pengawalan setiap Program pemerintah.agar tidak ada celah bagi para oknum pelaku korupsi,ucap nya.


Red-(Ety.H)