Kab.Muara Enim-kamis,30,Juni,2022.
telah terjadi kecelakaan kerja,yang mengakibatkan Satu orang pekerja pembuka terpal truk pengangkut batu bara dari PT.DBU (Duta Bara Utama),sekitar Pukul 03:00 wib.di wilayah Kec.Gunung Megang.
Didalam insiden tersebut,mengakibatkan korban meninggal dunia,dikarenakan kepala korban hancur terhantam mobil truk dari belakannya.ada pun korban bernama Alpen Mandra guna,asal desa panang jaya kampung 3, umur sekitar 27, thn.
Atas kejadian ini menjadi Perhatian Ketua DPC.Lemabaga Aliansi Indonesia-Basus D88.Kab.Muara enim,(Taufik Hermanto).
Menurut ketua DPC,dengan melihat dan mengamati dari kejadian tersebut,jika korban sama sekali tidak menerapkan K3 (Keamanan,Kesehatan dan Keselamatan Kerja),yang dimana seharusnya korban tersebut mendapat fasilitas standart SAFETY FIRST.dan saat pihak DBU (haikal) dikonfirmasi oleh ketua DPC melalui pesan Whatsapp,tidak membalas.siang tadi Pada tanggal 09-Juli-2022.
Sedangkan Taufik pun menyebutkan didalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 atau yang biasa disebut sebagai Undang-Undang Ketenagakerjaan (UU Ketenagakerjaan) memiliki peran yang sentral dalam mengatur permasalahan perburuhan di Indonesia. UU Ketenagakerjaan dapat dikatakan menggambarkan hubungan yang ada di antara pemangku kepentingan yakni, pengusaha, pekerja, dan Pemerintah,didalam bunyi undang-undang tersebut sangat jelas,bahkan selain sanksi administrasi pihak pelaku pelanggar dapat dikenai sanksi Pidana,pungkasnya.

 yang dimana seharusnya seseorang yang bekerja,mendapatkan atau memakai Alat seperti :
  • Pakaian Kerja. ...
  • Sepatu Kerja. ...
  • Kacamata kerja. ...
  • Sarung Tangan. ...
  • Helm. ...
  • Tali Pengaman (Safety Harness) ...
  • Penutup Telinga (Ear Plug/Ear Muff) ...
  • Masker (Respirator)
Ketua DPC pun menyimpulkan jika insiden kecelakaan kerja yang terjadi,diduga mutlak kesalahan dari pihak PT.DBU,karena di TKP korban hanya memakai sendal,celana pendek,tanpa dibekali alat Safety didalam ruang lingkup kerjanya.

Di tempat terpisah aktivis senior (H.Suhaer) angkat bicara terkait apa yang menimpa pekerja tersebut,diharapkan kejadian ini menjadi perhatian bagi pemerintah kabupaten Muara Enim dan Dinas ketenaga kerjaan,

Dalam hal ini Pemerintah kabupaten dan aparat penegak hukum harus berani menindak oknum Perusahaan tersebut.Karena diduga telah melanggar Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970 ,Tentang Keselamatan Kerja,dan PP Nomor 88 Tahun 2019.
Ucap H.Suhaer.

Hingga saat ini berita ini terbit,awak media masih menunggu klarifikasi dan informasi dari pihak terkait.

RED- (ETY HARTATI)