Gambar ilustrasi

Kab.Muara Enim [bhayangkara news]- minggu 17-Juli-2022,dengan mengamati situasi Perkembangan Pembangunan infrastruktur,serta Perekonomian dan Kesejahteraan masyarakat di Kab.Muara Enim,awak media mencoba meminta pandangan dari Ketua Lembaga Aliansi Indonesia-Divisi Basus D88.DPC Kab.Muara Enim (Taufik Hermanto).

TAUFIK HERMANTO (KETUA DPC) BERSAMA H.SUHAER (ANGGOTA DPP.L.A.I)

Ditempat kediaman Ketua LAI.diwilayah Muara Enim,Taufik mencoba memberikan pandangan nya kepada awak media,terkait Persoalan-persoalan yang ada di kab.Muara enim,menurut ketua Pemerintah Pusat,khususnya Provinsi Sumatera selatan,dan Kab.Muara Enim,Perlu adanya pendekatan dengan seluruh Perusahaan yang ada di kab.Muara Enim,karena menurut beliau,kita dan diseluruh dunia sedang mengalami dan sedang memperbaiki Perekonomian,

Sebenarnya hal yang benar-benar menjadi Perhatian Pemkab.Muara Enim,adalah bagaimana caranya membuka seluas-luasnya,lapangan pekerjaan untuk masyarakat kab.Muara Enim,karena dengan terbukanya peluang lapangan pekerjaan,maka secara automatic,perkenomian masyarakat dapat diperbaiki,dan mungkin dampak yang akan didapat pun luas,jika hal itu diterapkan,mungkin tindak kriminal,KDART (kekerasan dalam rumah tangga),Prostustusi,dan Tindak kejahatan lainnya,akan berkurang,kata ketua DPC.

Dalam kesempatan ini salah Satu  Aktivis senior H.SUHAER menambahkan,jika pihaknya mengajak seluruh lapisan masyarakat,serta rekan-rekan Media dan Lembaga yang ada di kab.Muara Enim khususnya, bersama-sama,melakukan pengawasan,serta pengawalan didalam Program Pemerintah Pusat dan daerah,khususnya pengawasan kepada Perusahaan yang menggunakan TKA (Tenaga Kerja Asing),kita semua perlu Menyadari kenyataan sejauh ini Indonesia masih memerlukan investor asing, demikian juga dengan pengaruh globalisasi peradaban dimana Indonesia sebagai negara anggota WTO harus membuka kesempatan masuknya tenaga kerja asing. Untuk mengantisipasi hal tersebut diharapkan ada kelengkapan peraturan yang mengatur persyaratan tenaga kerja asing, serta pengamanan penggunaan tenaga kerja asing. Peraturan tersebut harus mengatur aspek-aspek dasar dan bentuk peraturan yang mengatur tidak hanya di tingkat Menteri, dengan tujuan penggunaan tenaga kerja asing secara selektif dengan tetap memprioritaskan TKI.tutur H.Suhaer.

Oleh karena nya dalam mempekerjakan tenaga kerja asing,harus dilakukan melalui mekanisme dan prosedur yang sangat ketat, terutama dengan cara mewajibkan bagi perusaahan atau korporasi yang mempergunakan tenaga kerja asing bekerja di Indonesia dengan membuat rencana penggunaan tenaga kerja asing (RPTKA) sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Nomor PER.02/MEN/III/2008 Tentang Tata Cara Penggunaan Tenaga Kerja Asing.

Kita semua perlu mengawasi setiap Perusahaan yang Ada di Kab.Muara Enim,apakah sudah menjalankan Prosedur yang di atur oleh UUD serta Pemerintah:

1. Keputusan Presiden Nomor 75 Tahun 1995 Tentang Penggunaan Tenaga Kerja Warga Negara Asing Pendatang (TKWNAP).

Berbeda dengan Undang-Undang Ketenagakerjaan taufik mengingatkan jika yang menggunakan istilah tenaga kerja asing terhadap warga negara asing pemegang visa dengan maksud bekerja di wilayah Negara Kesatuan Republik Indoensia (NKRI), dalam Keputusan Presiden Nomor 75 Tahun 1995 tentang Penggunaan Tenaga Kerja Warga Negara Asing Pendatang (TKWNAP), menggunakan istilah tenaga warga negara asing pendatang, yaitu tenaga kerja warga negara asing yang memiliki visa tingal terbatas atau izin tinggal terbatas atau izin tetap untuk maksud bekerja (melakukan pekerjaan) dari dalam wilayah Republik Indonesia (Pasal 1 angka 1). Istilah TKWNAP ini dianggap kurang tepat, karena seorang tenaga kerja asing bukan saja datang (sebagai pendatang) dari luar wilayah Republik Idnonesia, akan tetapi ada kemungkinan seorang tenaga kerja asing lahir dan bertempat tinggal di Indonesia karena status keimigrasian orang tuanya (berdasarkan asas ius soliatau ius sanguinis).

Dan menurut Ketua DPC LAI,Pada prinsipnya, Keputusan Presiden Nomor 75 Tahun 1995 tentang penggunaan tenaga kerja warga negara asing pendatang adalah mewajibkan pengutamaan penggunaan tenaga kerja Indonesia di bidang dan jenis pekerjaan yang tersedia kecuali jika ada bidang dan jenis pekerjaan yang tersedia belum atau tidak sepenuhnya diisi oleh tenaga kerja Indonesia, maka penggunaan tenaga kerja warga negara asing pendatang diperbolehkan sampai batas waktu tertentu (Pasal 2). Ketentuan ini mengharapkan agar tenaga kerja Indonesia kelak mampu mengadop skill tenaga kerja asing yang bersangkutan dan melaksanakan sendiri tanpa harus melibatkan tenaga kerja asing. Dengan demikian penggunaan tenaga kerja asing dilaksanakan secara slektif dalam rangka pendayagunaan tenaga kerja Indonesia secara optimal.

Jika sebelum lahirnya Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (UUK), penggunaan tenaga kerja asing di Indonesia diatur dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1958 tentang Penempatan Tenaga Kerja Asing (UUPTKA). Dalam perjalanannya, pengaturan mengenai penggunaan tenaga kerja asing tidak lagi diatur dalam undang-undang tersendiri, namun sudah merupakan bagian dari kompilasi dalam UU Ketenagakerjaan yang baru. Dalam UUK, pengaturan Penggunaan Tenaga Kerja Asing (TKA) dimuat pada Bab VIII, Pasal 42 sampai dengan Pasal 49. Pengaturan tersebut dimulai dari kewajiban pemberi kerja yang menggunakan TKA untuk memperoleh izin tertulis; memiliki rencana penggunaan TKA yang memuat alasan, jenis jabatan dan jangka waktu penggunaan TKA; kewajiban penunjukan tenaga kerja WNI sebagai pendamping TKA; hingga kewajiban memulangkan TKA ke negara asal setelah berakhirnya hubungan kerja.

UUK menegaskan bahwa setiap pengusaha dilarang mempekerjakan orang-orang asing tanpa izin tertulis dari Menteri. Pengertian Tenaga Kerja Asing juga dipersempit yaitu warga negara asing pemegang visa dengan maksud bekerja di wilayah Indonesia. Di dalam ketentuan tersebut ditegaskan kembali bahwa setiap pemberi kerja yang mempekerjakan tenaga kerja asing wajib memiliki izin tertulis dari Menteri atau pejabat yang ditunjuk. Untuk memberikan kesempatan kerja yang lebih luas kepada tenaga kerja Indonesia (TKI), pemerintah membatasi penggunaan tenaga kerja asing dan melakukan pengawasan. Dalam rangka itu, Pemerintah mengeluarkan sejumlah perangkat hukum mulai dari perizinan, jaminan perlindungan kesehatan sampai pada pengawasan. Sejumlah peraturan yang diperintahkan oleh UUK,Pungkas taufik.

Besar harapan masyarakat Kab.Muara Enim dapat menikmati dan mendapatkan lapangan pekerjaan dibumi dan tanah kelahirannya sendiri,jangan sampai istilah tuan rumah hanya menjadi tukang cuci Piring atau tukang bersih-bersih,Karena kab.Muara Enim mempunyai kekayaan alam yang berlimpah,serta tidak kekurangan generasi muda yang tingkat Pendidikannya dan keahlian Serta dapat bersaing dengan Pekerja asing.

Lembaga aliansi indonesia,melalui Ketua DPC.TAUFIK HERMANTO.berkomitmen memperjuangkan hak masyarakat seluruh kab.Muara Enim,demi Untuk terwujudnya Kab.Muara enim,yang lebih baik Serta terwujudnya masyarakat yang sehat dan sejahtera.karena Kita dilahirkan dibangsa yang besar yang tidak kekurangan kekayaan bumi,tegas ucap Taufik.

Red-( ETY )