Kabupaten Muara Enim [BHAYANGKARA NEWS]-Rabu,29 Juni 2022.dikabarkan bahwa Kepolisian Resor Kab.Muara Eim,Telah melayangkan surat panggilan yang ditujukan kepada Ketua Lembaga Aliansi Indonesia Divisi Basus D-88.DPC.Kab.Muara Enim ( TAUFIK HERMANTO),Melalui SAT.RESKRIM,Polres Muara Enim,pada tanggal 28,Mei,2022.

Di tempat terepisah awak media mencoba menemui ketua DPC LAI,untuk mendapat kebenaran terkait informasi tersebut,melalui pesan wa awak media menghubungi ketua DPC LAI,tidak membutuhkan waktu lama kami mendapatkan respon baik dari ketua DPC,dan kami diarahkan untuk menemui beliau di salah satu tempat makan yang ada di kab.muara enim.pagi tadi 29,mei,2022 sekitar pukul 09:30.

Kepada awak media Taufik.H,menuturkan jika pihak nya memang telah menerima surat panggilan dari pihak kepolisian,dan terkait surat tersebut,ketua DPC memaparkan.bila memang saya diminta dan akan hadir di Polres Muara Enim,besok hari kamis tanggal 30,Juni,2022 di ruangan Unit Pidsus Sat Reskrim,sekitar pukul 09:00,dalam rangka dimintai keterangan dan informasi tambahan,terkait laporan Lembaga Aliansi Indonesia,dalam pengaduan satu rumah sakit,tiga puskesmas di Semende Raya.

Taufik.H,sangat mengapresiasi langkah dan respon dari pihak kepolisian Polres Muara Enim,saya atas nama Pribadi dan mewakili lembaga sekaligus rekan-rekan yang ada didalam bagian dari kami,mengucapkan terimakasih dan bangga kepada pihak penegak hukum yang membuktikan profesionalisme nya,dan membuktikan jika pihak kepolisian resor Muara Enim,dapat menunjukan dan  menciptkan POLRI PERSISI Serta HUMANIS.

Tidak keluar dari inti terkait permasalahan yang disikapi ketua DPC.LAI,tersebut.kami sangat prihatin kepada dunia kesehatan Kab.Muara enim,yang  secara tidak langsung telah mencoreng nama baik Dunia kesehatan,yang seharusnya Rumah Sakit,dan tiga Puskesmas di Semende Raya,mengerti akan tata cara Pengelolahan Limbah B 3 (bahan berbahaya dan beracun).dan dampak akibat perbuatan mereka,Pungkas  ketua DPC.
Berdasarkan Pasal 69
(1) Setiap orang yang dalam melakukan usaha dan/atau kegiatannya memanfaatkan ruang yang telah ditetapkan tanpa memiliki persetujuan kesesuaian pemanfaatan ruang sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 6I huruf a yang mengakibatkan perubahan fungsi ruang dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan denda paling banyak Rp1.O00.000.000,O0 (satu miliar rupiah).

(2) Jika tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) mengakibatkan kerugian terhadap harta benda atau kerusakan barang, pelaku dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan denda paling banyak Rp2.50O.O00.000,00 (dua miliar lima ratus juta rupiah).

(3) Jika tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengakibatkan kematian orang, pelaku dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 (tima belas) tahun dan denda paling banyak Rp8.000.0O0.000,00 (delapan miliar rupiah).

. Ketentuan Pasal 70 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 70
(1) Setiap orang yang memanfaatkan ruang tidak sesuai dengan rencana tata ruang dari pejabat yang berwenang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6I
huruf b yang mengakibatkan perubahan fungsi ruang
dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga)tahun dan denda paling banyak Rp1.000.000.OO0,0O (satu miliar rupiah).

(2) Jika tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengakibatkan kerugian terhadap harta benda atau kerusakan barang, pelaku dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan denda paling banyak Rp2.500.O0O.O00,00 (dua miliar lima ratus juta rupiah).tutur penjelasan Ketua DPC.

Taufik.H berharap kepada seluruh masyarakat,rekan-rekan Lembaga,Media,serta dinas terkait,Khususnya Pemerintah Kab.Muara Enim,dapat lebih memperhatikan dan perketat pengawasan Limbah B3 Medis yang ada di Rumah Sakit dan Puskesmas,jangan sampai nanti Rumah Sakit dan Puskesmas yang tadi nya tempat berobat untuk masyarakat,berubah menjadi tempat sumber dari penyebaran penyakit dan virus.Pungkasnya

Red-(ETY HARTATI)