Kab.Muara Enim [ Bhayangkara news ]- rabu 8,juni,2022.Ketua Lembaga Aliansi Indonesia Divisi Basus D-88.DPC.Kab.Muara Enim,menanyakan sudah sejauh mana dan bagaimana hasil dari investigasi Dinas LHK dan Kesehatan kab.muara Enim,sampai saat ini tidak ada kejelasan!!! Tutur ketua DPC LAI.
Sejauh pengamatan kami didalam kasus limbah B3 Medis yang ada di puskesmas,menurut saya adalah suatu tindak kejahatan yang memang disengaja.
Dengan ditemukannya masalah di Puskesmas kami lembaga aliansi menduga adanya kesalahan didalam pengangkatan atau penunjukan Kepala Puskesmas,

sebagaimana diatur dalam Permenkes 43 tahun 2019,tentang aturan pengangkatan kepala puskesmas :  

1.berstatus ASN.        

 2.Pendidikan paling rendah S-1 atau D-4 (dikawasan terpencil) dan D-3 (untuk kawasan paling terpencil).            

3.Pernah menduduki jabatan fungsional Nakes minimal 2 tahun. 

4.penanggung jawab bangunan,prasarana dan  peralatan puskesmas.  

5.Penanggung jawab mutu.

Karena menurut kami seharusnya kepala puskesmas,adalah seseorang yang mempunyai wawasan dan mengetahui aturan terkait persoalan limbah B3 medis.

Siapa yang bertanggung jawab ?...dan siapakah yang mengangkat ?.....

Wajar jika puskesmas ada yang melakukan kesalahan seperti ini tutur ketua DPC L.A.I,karena kami menduga adanya pelanggaran didalam pengangkatan seseorang yang menjabat Kepala Puskesmas/UPTD,seperti yang di jelaskan pada Permenkes 43 tahun 2019.

Saya khawatir jika semua Puskesmas yang ada di kabupaten muara enim,seperti ini,
Puskesmas bukan hanya tempat untuk berobat,namun bisa menjadi tempat yang dapat menyebarkan penyakit,"pungkasnya

Kemana DLHK kab.Muara Enim,selaku dinas yang mengawasi dan menangani terkait Limbah B3 Medis ?....

Ini bukan kasus sampah biasa,dan penindakannya harus ada tindakan hukum...jadi jangan anggap sepele soal limbah Puskesmas ini.tutur Taufik.

Jika melihat hal ini saya teringat dengan sebuah lagu rhoma irama,yang berjudul BUTA TULI......pungkasnya sambil tertawa.

Red- ( ETY.HARTATI )