KETUA DPC.LEMBAGA ALIANSI INDONESIA DIVISI BASUS D-88 KAB.MUARA ENIM

Bhayangkara news - Kencangnya isu mengenai dana desa yang jumlahnya besar segera membuat desa berubah menjadi magnit bagi banyak kalangan termasuk warga desa sendiri. BUMDes yang selama ini masih dianggap ‘tak cukup menarik’ sebagai peluang pekerjaan untuk masa depan, kini mulai berubah menjadi pusat perhatian. Pertanyaannya, siapa sajakah yang bisa menjadi pengurus BUMDes?

Kini sebagian besar orang mulai tahu betapa ‘seksi-nya’ BUMDes. Bagaimana tidak, badan usaha ini mendapat dukungan luar biasa dari berbagai pihak. Dilindungi Undang undang, modalnya terkucur dari negara, di-support penuh perangkat desa dan tak perlu pusing dengan beragam ijin usaha. Peluang usahanya juga usahanya juga terhampar karena bisa mendayagunakan potensi dan asset desa. Siapa yang tak tergiur ?

Seorang Aktivis dari Lembaga Aliansi Indonesia Divisi Basus D-88 DPC kab.Muara Enim,Taufik Hermanto selaku Ketua mempertanyakan ketentuan hukum yang ada didalam aturan Bumdes?...

Jika kita menemukan adanya ketidak sesuaian seorang direktur Bumdes dari apa yang sudah di atur dalam tata cara Pembentukan Bumdes Itu sendiri,dan bagaimana Pertanggung jawaban atas Pengelolahan dana Bumdes tersebut.

Tapi tidak semua orang bisa menjadi pengurus dan bekerja di sana. Dalam PP NO. 43 Pasal 132 ayat 6 dan 7 dijelaskan Pelaksana Operasional diangkat dan diberhentukan oleh Kepala Desa. Tetapi dilarang merangkap jabatan yang melaksanakan fungsi pelaksana lembaga pemerintahan desa dan lembaga kemasyarakatan desa. Artinya, perangkat desa jelas tidak boleh menjadi pengurus BUMDes. Soalnya sangat terbuka kemungkinan bermain kepentingan alias conflict of interest jika perangkat desa berada dalam kepengurusan di dalamnya.

Di luar perangkat desa, syarat menjadi pengurus BUMDes tidaklah sulit. Seperti yang termasuk dalam Pasal 14 Permendesa No.14 Tahun 2015, syarat menjadi pelaksana operasional BUMDes adalah:

Warga desa yang memiliki jiwa wirausaha yang kuat.Karena BUMDes adalah lembaga usaha maka jiwa wirausaha menjadi syarat penting
Berdomisili dan menetap di desa sekurang-kurangnya dua tahun.          

Selain aspek penerimaan warga domisili yang lama akan membuat seseorang mengenal dengan baik potensi desanya
Berkepribadian baik, jujur, adil, cakap dan perhatian terhadap usaha ekonomi desa. Meskipun ini terkesan normatif tetapi BUMDes dituntut terbuka dalam menjalankan kegiatannya sehingga kejujuran menjadi indikator yang sangat utama

Berpendidikan minimal setingkat SMU/Madrasah Aliyah/SMK atau sederajat. Syarat ini berlaku untuk para pengurus BUMDes. Tetapi pada bagian yang menyangkut pelaksanaan proses usaha BUMDes bisa mempekerjakan warga yang dianggap mampu dan tidak harus lulus minimal SMU. 
Misalnya, para pekerja dibawah unit usaha retail, pengolahan sampah dan sebagainya
Itu beberapa syarat menjadi pengurus BUMDes. Bagaimana dengan aturan mengenai pemberhentian para pelaksana operasional ini :

Jika yang bersangkutan meninggal dunia
Telah menyelesaikan masa baktinya sebagaimana diatur dalam AD/ART BUMDes
Mengundurkan diri
Dianggap tidak dapat melaksanakan tugas dengan baik sehingga keberadaannya menghambat kemajuan BUMDes.
Terlibat kasus pidana dan dinyatakan sebagai tersangka.tutur dari ketua DPC Lembaga aliansi indonesia TAUFIK HERMANTO.

Kami pun awak media mencoba meminta statemen dari Kadin PMD kab.Muara Enim,Bpk Drs.H.Rusdi Hairullah,MSI,melalui pesan whatsapp,tapi belum ada tanggapan.

Ayo disini peran aktiv rekan-rekan Media dan Lembaga sebagai kontrol sosial,untuk sama-sama mengawal anggaran dana desa demi maju nya seluruh desa dan masyarakat desa.yang ada di muara enim agar tercipta nya Desa yang mandiri,maju,sehat dan sejahtera.Pungkas Taufik.
(Red.)