Muara Enim,Bhayangkara news- semendo darat tengah,
YANG MENGHABISKAN 
Proyek Pembangunan jembatan senilai 39 Milyar,yang bersumber dari APBD 2020-2021,diduga asal jadi,di wilayah kecamatan semendo darat tengah,kab.Muara Enim.


Proyek yang memakan anggaran cukup besar ini seharusnya dapat memberikan manfaat bagi seluruh masyarakat,malah menjadi bencana,bersumber dari berita salah satu media hari ini minggu 15,Mei,2022 telah terjadi kecelakaan,pengguna jalan, yakni sejumlah mobil pribadi yang kembali mundur tertarik gravitasi dan kendaraan angkutan jenis pik up yang nyaris terjungkal ke jurang akibat tidak mampu melewati tanjakan tebing arah Desa Batu Surau.
Atas kejadian tersebut Ketua DPC Lembaga Aliansi Indonesia Divisi Bagus D-88 Kab.Muara Enim,angkat bicara,apakah Perencanaan Pembangunan proyek ini tidak diperhitungkan hingga medan jalan yang cukup terjal dan berbahaya,tutur Taufik Hermanto (Ketua DPC L.A.I Divisi Basus D-88),
Berdasarkan Tugas Pejabat Pembuat Komitmen ( PPK )

Berdasarkan  Perpres No 16 Tahun 2018

Pejabat Pembuat Komitmen atau yang biasa disingkat PPK dalam dunia pengadaan barang dan jasa adalah pejabat yang diberi kewenangan oleh PA/KPA untuk pengambil keputusan dan/atau melakukan tindakan yang dapat mengakibatkan pengeluaran anggaran belanja negara/anggaran belanja daerah (Pasal 1 angka 10 Perpres No.16 Tahun 2018). Sehingga PPK bertanggung jawab secara administrasi, teknis dan finansial terhadap pengadaan barang dan jasa.

Menurut Perpres No. 16 Tahun 2018 tersebut, PPK merupakan perwakilan dari OPD-nya dalam membuat perikatan atau perjanjian dengan pihak lain, tanpa Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) berarti instansi tersebut tidak bisa melakukan perjanjian dengan pihak lain dalam pelaksanaan Pengadaan Barang dan Jasa yang berlangsung pada dinas tersebut. Berhasil dan tidaknya proses suatu pengadaan barang dan jasa pada satu instansi tergantung pada Pejabat Pembuat Komitmen (PPK). Kesalahan dalam pelaksanaan tugas PPK akan berakibat timbulnya kerugian negara yang berujung pada tuntutan ganti rugi atau tuntutan lainnya.

Personil kegiatan pengadaan sendiri antara lain PA/KPA, PPK, Unit Layanan Pengadaan, Panitia Pengadaan, Pejabat Pengadaan  dan Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan. Perubahan Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 Tentang Pengadaan Barang Jasa Pemerintah menjadi Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah menyebabkan adanya perubahan tugas Perjabat Pembuat Komitmen (PPK). Di bawah ini akan dijelaskan mengenai pembahasan tugas pokok dan wewenang Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) berdasar Perpres No. 16 Tahun 2018.

Apakah semua unsur-unsur didalam melaksanakan tugas nya pihak PPK kab.Muara Enim sudah menjalankan fungsinya sebagaimana yang sudah di atur oleh kementrian dan Pemerintah.tutur Ketua DPC L.A.I Basus D-88 Kab.Muara Enim

Taufik Hermanto selaku Ketua DPC Lembaga Aliansi Indonesia Divisi basus D-88 kab.Muara Enim,akan segera berkomunikasi dengan Pihak KPK RI di jakarta,pungkas taufik kepada awak media Bhayangkara news.
Siapakah yang bertanggung jawab terhadap proyek jembatan yang ada di semendo darat tengah?.... (Red-Aryanto)