Kota Bima, NTB.(Bhayangkara.News)
Sidang Dalam perkara dugaan terjadinya tindak penggelapan dalam jabatan kembali digelar di Pengandilan Negeri Raba Bima, Kamis (31/3) 


Kasus dugaan Penyalahgunaan jabatan dan Wewenang Dana STKIP Kembali digelar di Pengadilan Negeri Raba Bima, kasus yang di Kenakan Pasal 374 KUHP Jo Pasal 55 KUHP Jo Pasal 56 KUHP.


Sidang tersebut dipimpin oleh Ketua Majelis Hakim Ruslan Irawan, SH, didampingi Anggota Majelis Hakim, Burhanuddin, SH, dan Oras Elkairo, SH.


Sidang terkait Tanggapan JPU atas Eksepsi, dari tiga terdakwa dibacakan oleh JPU dari Kejati NTB Iwan Winarsi, SH, M.Hum, I Nyoman Sandi Yarsa, SH, juga Jaksa Sahrul SH, dari Kejari Raba Bima.


JPU membacakan  Eksepsi dari Penasehat hukum tiga terdakwa, yakni HA, mantan Ketua STKIP Bima periode 2016-2020, MF mantan Ketua Yayasan IKIP Bima, periode 2019-2020, dan HM, Kepala bagian administrasi umum periode 2016-2019.


Didepan Majelis Hakim JPU menolak Eksepsi yang diajukan tersebut.


Penasehat Hukum Terdakwa, Kletus  Dolu SH.MH DKK / Kletus Dolu, SH.MH & Partner, Mengatakan Kepada Media Bhayangkara.News.
"Sah sah saja JPU menolak terkait pengajuan Eksepsi kami, yang akan menentukan itu semua adalah majelis hakim nanti di tanggal 7 April 2022", Pungkasnya. Red - Jen.