๐˜ฝ๐™–๐™ฃ๐™œ๐™ ๐™–๐™ก๐™–๐™ฃ ๐™ˆ๐™–๐™™๐™ช๐™ง๐™–-๐๐ก๐š๐ฒ๐š๐ง๐ ๐ค๐š๐ซ๐š.๐๐ž๐ฐ๐ฌ
Menanggapi seringnya terjadi kasus yang berulang-ulang yang selama ini menimpa program Kemensos melalui Dinas Sosial Kabupaten Bangkalan Jawa Timur, Kamis 14/04/22.

Seperti halnya program (Program Keluarga Harapan) PKH, Bantuan Pangan Non Tunai) BPNT dan tidak transparannya terkait data penerima ke publik, DPRD Jawa Timur Dapil Madura menilai perlu adanya ketegasan bupati setempat untuk mengarahkan (Organisasi Perangkat Daerah) OPDnya.

Bagi Mathur Husyairi S.Ag anggota DPRD Jawa Timur Komisi E. menilai seringnya muncul permasalah pada program BPNT maupun PKH yang sering terulang terjadi. Dirinya menilai hal ini bisa diatasi dengan beberapa langkah termasuk wujud kehadiran kekuasaan Bupati yang harus tegas dan memberikan kebijakannya.

"Ya Bupatinya yang kurang tegas untuk mengintruksikan pada Dinas sosial Bangkalan , Camat, Pendamping desa dan pemerintah desa setempat. agar persoalan PKH dan BPNT ini bisa cepat , Bupati bisa tinggal gunakan dan gerakkan struktural agar bisa menyelesaikan persoalan yang sering terjadi berulang ini,” terang Mathur saat ditemui di Kediamannya"

Sebenarnya ujung tombak nya dari pendataan PKH dan BPNT dari pemerintah desa itu sendiri.andai aparatur desa ini memang mendata dengan benar dan memberikan kepada yang berhak permasalah ini tidak terjadi.kalau perlu kasih kan data penerima bantuan (transfaran)tempel di papan pengumum balai desa atau tempel setiap sudut desa agar masyarakat tau yang layak dan tidak penerima.lanjut Matur.

Upaya menindak lanjuti persoalan itu Mathur mengaku sempat terlibat dalam pelaksanaan lebelling penerima program PKH dan BPNT di dua desa di Kecamatan Sepulu desa perancak dan desa labuan.

“Ditempat lain lebeling ini yang menganggarkan Kabupaten Kota, mestinya bersumber APBD Dinsos, seharusnya yang tahu data kemiskinan itu pemeritah desa, bukan BPS saja yang hanya berdasarkan sampling sebab itu tidak akan jelas hingga data by name by address setiap warga yang dinyatakan masuk dalam angka kemiskinan,” terang Mathur.

Matur juga menyarankan untuk menyelesaikan persoalan kasus PKH maupun BPNT ini dengan menggandeng kerjasama dengan pihak lembaga masyarakat atau perguruan tinggi dalam melakukan pendataan sehingga kita akan kemiskinan perkecamatan.

“Kalau saya punya usul ke bupati jalinlah kerjasama dengan lembaga masayarakat, (Perguruan Tinggi Swasta) PTS, Perguruan Tinggi Negeri (PTN) untuk diterjunkan ke setiap Kecamatan, sehingga saya perkirakan sekitar tiga bulan selesai dan akhirnya kita punya data valid data kemiskinan

Sehingga kita bisa di buat data pembanding dan data tersebut bisa kita jadikan bantahan pada BPS agar tidak konyol negara ini dalam membicarakan jumlah masyarakat miskin khusunya di kabupaten Bangkalan Madura ” tegasnya.

๐š๐šŽ๐š - ๐Œ๐š๐ญ ๐‘๐š๐ฆ๐ฅ๐ข