TAPUT,Bhayangkara News-Proyek pembangunan lampu penerangan kota yang ada di sejumlah lokasi dan lainnya"seperti,dijalan Sisingamagaraja dan D.I panjaitan dan lainnya di kecamatan tarutung,Kab taput tepatnya dibangun yang penempatannya berada di badan trotoar jalan dan diatas saluran drainase yang merampas dan melanggar hak pejalan kaki.
"Sebaliknya menurut masyarakat,dengan beralihnya pungsi badan trotoar menjadi tempat pembangunan lampu penerangan kota dibeberapa titik, dirasakan telah menimbulkan dampak gangguan yang mengancam kenyamanan dan keselamatan para pejalan kaki,dari sisi berlalu lintas. Kembali masyarakat mengatakan sangat menyesalkan keberadaan lampu tersebut,karena dirasakan sudah mengganggu dan merampas dengan melanggar aturan hak pejalan kaki,"ungkapnya kesal.
Selanjutnya pantauan awak media Bhayangkara News dilapangan yang menemukan adanya pembangunan lampu penerangan jalan kota tahun 2020, selesai dibangun tahun 2021 sudah berpungsi menerangi jalan kota saat ini.

"Namun terlihat pada penempatan bangunan lampu penerangan kota,sangat lah mengganggu fasilitas pejalan kaki,dengan terbukti telah merampas hak pejalan kaki sebagaimana peraturan pungsi badan trotoar jalan.Berdasarkan UU no:22 tahun 2009 tentang lalulintas dan Peraturan Pemerintah No: 34 Tahun 2006,pasal 34 ayat(4)tentang jalan.

Lalu penempatan pembangunan tiang lampu kota dibadan trotoar jelas sudah menyalahi aturan dari peruntukannya sebagai sarana fasilitas pejalan kaki,dan dapat kita katakan terlalu dipaksakan, bahkan diduga perencanaan pembangunannya tidak matang berdasar kondisi lapangan.

 "Trotoar yang seharusnya menjadi “karpet merah” bagi para pejalan kaki, masih saja dialih fungsikan oleh oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab. Hingga tak jarang para pejalan kaki justru mengalah demi kepentingan individu nan egois yang merampas jalur trotoar.
 
Padahal pada hak-hak pejalan kaki secara jelas dilindungi oleh Undang-Undang No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Yakni pada pasal 45 ayat (1), dimana pejalan kaki berhak atas ketersediaan fasilitas pendukung yang berupa trotoar, tempat penyeberangan, dan fasilitas lain.

"Terlebih fungsi trotoar pun ditegaskan kembali dalam pasal 34 ayat (4) Peraturan Pemerintah No. 34 Tahun 2006 tentang jalan yang berbunyi “Trotoar sebagaimana dimaksud pada ayat (3) hanya diperuntukkan bagi lalu lintas pejalan kaki”. Hal ini berarti, fungsi trotoar tidak boleh diselewengkan dengan cara dan bentuk apapun. Seperti dimiliki secara pribadi, dijadikan lahan parkir dan tempat berdagang, dan lain sebagainya dengan alasan karena trotoar hanya memang diperuntukkan bagi pejalan kaki.

Dengan maksud dan tujuan untuk mewujudkan kondisi lalu lintas yang kondusif, yang nyaman dan aman bagi seluruh pengguna jalan,khusus bagi pejalan kaki. 

"Tentu saja selain dengan upaya pemerintah menyediakan fasilitas trotoar yang sesuai standar, diperlukan juga kesadaran diri dari masyarakat mengenai pemanfaatan trotoar. 

Selain itu, pemerintah juga perlu melakukan sosialisasi yang akan mengedukasi masyarakat mengenai pentingnya fungsi trotoar untuk para pejalan kaki berdasarkan hukum yang berlaku di Indonesia. 

Karena fungsi trotoar yang dikhususkan untuk pejalan kaki,maka perlu penataan yang pas agar hak-hak pejalan kaki aman dari berbagai gangguan bangunan dan lainnya.

"Terpisah ketika awak media menghubungi Kadis Perkim Taput untuk dikonfirmasi melalui wa selularnya selaku penanggung jawab anggaran terkait pembangunan lampu penerangan kota yang ditempatkan dibadan trotoar jalan dan diatas saluran drainase tersebut sampai berita ini ditayang redaksi" tidak kunjung merespon.

Kemudian pada saat PPK kegiatan,L Siahaan dikonfirmasi diruang kantornya untuk dimintai tanggapannya atas adanya penempatan pembangunan lampu penerangan kota yang persis berada dibadan trotoar jalan dan diatas saluran drainase jalan nasional dikatanya berdasarkan usulan Camat dan lurah terkait,"terangnya.kamis 17 maret 2022.

Bahkan ketika L Siahaan selaku PPK kegiatan kembali ditanya terkait adanya peraturan tentang larangan pengalihan pungsi dari pemanfaatan trotoar jalan yang hanya diperuntukkan bagi pejalan kaki, PPK kegiatan mengatakan tidak mengerti dan tidak mengetahui," jawabnya kepada awak media.(Amir)