TAPUT,Bhayangkara News-Kepala Dinas Pendidikan dan kebudayaan Kabupaten Tapanuli Utara,Bontor Hutasoiit,S.IP. M.SP. menegaskan, agar seluruh Satuan Pendidikan di tingkat sekolah SD dan SMP harus mengumumkan RKAS dan mencantumkan laporan penggunaan Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS)dipapan Informasi.

Hal tersebut disampaikan Kadis saat menerima laporan,jika sejumlah SD/SMP Negeri,Swasta banyak yang tidak transparan dan tidak mengumumkan laporan penggunaan Dana Bos melaluii papan informasi sekolah.
 
Menurutnya secara khusus kepada Kepala Sekolah selaku pengguna dan penanggung jawab pelaporan Dana Bos, tidak seharusnya malakukan ketertutupan dalam penggunaan Dana BOS disejumlah sekolah, dan berdasarkan azas transparansi UU No: 14 tahun 2014 tentang KIP yang diatur sesuai Juklak/ Juknis Dana BOS.

“Berulang ditekankan setiap sekolah wajib memajang dengan mencantumkan informasi penggunaan dana BOS-nya dipapan pengumuman informasi agar masyarakat tahu dan supaya tidak terkesan tertutup,”ucapnya saat ditemui di ruang kerjanya,Selasa (09/02/2022).
Mencantumkan pengumuman dipapan informasi, suatu kewajiban bagi setiap sekolah. Kalau ada yang tidak mencantumkan pasti akan saya tegur, dan penggunaan dana BOS,masyarakat harus mengetahui"jangan terkesan pihak sekolah menyembunyikan sesuatu,”ucapnya

"Juga dikatakan dalam papan informasi pengumuman, harus dicantumkan berupa jumlah nominal bantuan dana yang diterima oleh pihak sekolah,dan begitu juga jumlah siswa/wi penerima bantuan di sekolah tersebut.

Terkait mengenai adanya sekolah yang tidak trasparansi tentang penggunaan dana bos nya,Kadis dan Manejer bos langsung menanggapi dengan melakukan monitoring dan kros cek secara rutin kesekolah,kemudian meminta Koordinator Pendidikan Kec dan Pengawas Sekolah di tingkat SD/SMP agar melakukan pembinaan dan menegur sejumlah kepala sekolah yang bersangkutan supaya melaksanakan aturan yang berlaku sebagaimana tertuang sesuai Juklak/juknis pengunaan dana biaya operasi sekolah(BOS)

"Sebelumnya pantauan awak media disejumlah Sekolah SD/SMP Negeri/swasta penerima Dana BOS di Kab Taput banyak ditemukan tidak mencantumkan realisasi penggunaan dan BOS sesuai RKAS dipapan informasi sekolah, terlebih setelah terjadinya pasca musibah Covid-19,sejak tahun 2019 sampai sekarang tahun 2022.

Bahkan untuk mengetahui realisasi pengunaan dana bos di sekolah SD Neg 173263 desa simanampang, Kecamatan Pahae Julu terhadap pembiayaan perawatan, pemeliharaan dan perbaikan-perbaikan juga penataan lingkungan sekolahnya sangat dipertanyakan.

Kenapa dalam hal ini, sampai awak media mempertanyakan tentang pembiayaan perawatan dan pemeliharaan,baik pengecatannya, perbaikan sarana prasana yang kondisi rusak maupun dalam penataan taman hijau lingkungan sekolah.

"Hasil pengamatan di sekolah tersebut melihat kondisi kebersihannya dan penataan pekarangan lingkungan sekolahnya juga terabaikan,malah lahan kosong yang adapun tidak ditanami dengan jenis tanaman bunga agar asri,indah,rapi supaya menarik dipandan mata bernuansa hijau sejuk alamnya segar, begitu juga dalam pemeliharaannya dan perbaikan sarana prasana yang rusak juga dibiarkan,dan bahkan dalam hal ini yang jelas tampak dimata agar selalu dapat dibaca seperti plank nama sekolah berdiri tegak didepan gedung ruang sekolah malah dibiarkan kusam,seperti berkarat menimbulkan bercak-bercak menutupi tulisan nama sekolah menjadi samar.

Namun ketika awak media bhayangkara news kembali konfirmasi kepada kepala sekolah tidak kunjung menanggapi dan menjawap walupun sudah berulang kali dihubungi melalui telepon selular maupun akun WhatsAppnya,tentang hal tangggapan pemberitaan sebelumnya di Media Bhayangkara News terkait tidak diumumkannya RKAS dan  laporan realisasi penggunaan dana bos melalui papan informasi publik,maupun pada rapat komite selama ini.

"Maka terkait tidak adannya tanggapan dan jawapan dari kepala sekolah SD Neg 173263 tentang transfaransi realisasi penggunaaan dana bos selama tahun 2019 sampai 2021. Dalam hal ini diminta agar KEJAKSAAN TAPUT supaya segera mengusut atau memeriksa peruntukan biaya belanja dana BOS yang sudah dipertanggung jawabkan selama ini.

Kenapa masyarakat mendorong dan meminta agar KEJAKSAAN TAPUT segera mengusut dan memeriksa pertanggung jawapan dana BOS sekolah SD tersebut,karena masyarakat menduga bahwa realisasi penggunaannya dana BOS selama tiga tahun berturut-turut terindikasi terjadi penyimpangan yang berpotensi timbulnya korupsi.

Apalagi sejak pasca terjadinya musibah COVID-19 melanda dunia yang langsung mengganggu intraksi sistim proses belajar mengajar disekolah yang secara langsung berubah dengan metode daring maupun luring,sebelum kembali dilaksanakan proses belajar mengajar melalui tatap- tatap muka disekolah.18/03/22,".ungkap masyarakat.
Red- ( amir