Kota Bima - NTB - Bhayangkara News.
Permasalahan Tanah Blok 70 Ama Hami Kota Bima, Belum juga usai dan tuntas
Jumat (25/3) lewat Redaksi Media Bhayangkara.News, Taufik HA. Karim, SH Ketua Komisi II DPRD Kota Bima  memberi isyarat kuat, bahwa Konflik Tanah 54 are Blok 70 Amahami wajib status hukumnya diperjelas. bahkan Saat ini, DPRD Kota Bima melalui Komisi II mulai membahas membedah Konflik yang terjadi.


Lanjut nya, Komisi II DPRD Kota  sudah mulai bekerja dan mendalami dengan menghadirkan sejumlah pihak, baik dari pihak Ahyar Anwar Cs, dan Pemkot Bima. Kedua data yang dimiliki masing masing pihak akan di padukan, kami sebagi perwakilan Rakyat harus bisa hadir untuk mengurai permasalahan yang terjadi, pungkasnya.
Terkait permasalahan ini, RDP Komisi II sudah berjalan dua kali, RDP pertama mendengar keterangan dari Ahyar Anwar Cs, dan kedua mengundang dari pihak Pemkot, termasuk menghadirkan Tim Pakar atau Ahli hukum dari LBH Amanah, yang memang punya kerjasama dengan DPRD Kota Bima, terkait konflik yang ada. 


Ahyar Anwar Cs, tetap dengan pendirian  sesuai dengan Alas Hak yang dimiliki nya, bahwa tanah 54 are atas nama Hj Maemunah, blok 70 amahami miliknya. Bahkan menolak tidak menuntut ke Pengadilan, karena merasa hak milik. Pembuktian atas kepemilikan sudah disampaikan dalam RDP tersebut, mengenai tukar guling, Ahyar Cs menepis tidak pernah ada terjadi tukar guling. 


Termasuk penyerahan asset dari Pemerintah Kabupaten Ke Pemerintah Kota juga tidak ada. Sama sekali tanah 54 are blok 70 amahami tidak termasuk kedalam bagian dari sejumlah asset yang diserahkan. 


Bukti dan fakta bisa dilihat dari daftar aset, hanya menyebutkan taman dan monumen saja. Itu artinya, sama sekali tidak disebutkan tanah 54 are amahami yang ikut diserahkan. Demikian terungkap dari keterangan pertemuan dalam RDP Komisi II dengan Ahyar Anwar  Cs, Selasa 22 Maret 2022.


Kamis, (24/3) RDP Komisi 2 kembali digelar dengan sejumlah pihak dari Pemkot Bima. Salah satu yang dihadirkan Kabag Hukum Setda Kota Bima, Kabid Aset Pemkot Bima dan beberapa pakar atau ahli, yaitu dari LBH Amanah, Sukirman Azis sebagai Tim Ahli/Hukum.


RDP dipastikan akan diperluas untuk mendapatkan keterangan dari kedua belah pihak, baik dari pihak Ahyar Cs. maupun Pemkot Bima.


RDP Komis II akan bergerak cepat untuk mengetahui siapa sesungguhnya pemilik sah dari tanah 54 are Blok 70 amahami. 


Jum,at, (25/3/22) Ketua DPRD Kota Bima, Alfian Indra Wirawan, SE kepada Redaksi Bhayangkara.News mengatakan, kami masih belum bisa berkomentar banyak soal RDP tanah Blok 70, bahkan terkait usulan akan adanya Pansus atau tidak, maka akan melihat dari perkembangan dan kemajuan dari RDP Komisi II. "Kita lihat proses dan perkembangan dari RDP". Cetusnya, Red - Jen.