๐˜ฝ๐™–๐™ฃ๐™œ๐™ ๐™–๐™ก๐™–๐™ฃ ๐™ˆ๐™–๐™™๐™ช๐™ง๐™–-๐๐ก๐š๐ฒ๐š๐ง๐ ๐ค๐š๐ซ๐š.๐๐ž๐ฐ๐ฌ
Perampasan motor dengan cara memepet motor ke pinggir jalan, yang dilakukan pihak ketiga dari sebuah leasing FADERA INTERNATIONAL FINANCE (FIF) Cabang Bangkalan meresahkan, Minggu 13/03/22.

Sukron pengendara motor saat ditemui awak media ๐๐ก๐š๐ฒ๐š๐ง๐ ๐ค๐š๐ซ๐š.๐๐ž๐ฐ๐ฌ di kediamannya menceritakan kronologisnya.

"Saat itu saya berboncengan sama teman di Jalan Raya Kapasan Surabaya Jawa Timur, Selasa 22 Februari 2022. Tiba-tiba saya dipepet dan dihadang, setelah itu saya di giring ke kantor FIF berboncengan dengan salah satu penarik FIF (external) tersebut," terangnya. Iya mengatakan ikut ke kantor saya ingin menitip surat, nanti antar kan surat ini ke yang punya motor pak Muhlisin. Setelah sampai ke kantor salah satu orang penarik motor memijam kunci motor dengan alasan ingin mengecek nomor rangka, ternyata cuma modus untuk menguasai motor yang saya pakai. Motor di tahan dan saya di suruh pulang (saya di tipu)," tutur Sukron.

Sementara itu H.Muhlis selaku pemilik motor PCX nopol M 3112 GR sangat kecewa apa yang dilakukan dengan pihak FIF selaku pihak leasing, apa lagi yang menarik tangan ke tiga (external). Cara menarik sebuah unit katanya seperti cara preman atau perampok yang di pinggir jalan dengan cara memepet motor dan modus penipuan konsumen.

H. Muhlisin menuturkan bila angsuran dirinya memang telat 3 bulan, itu pun yang 2 bulan karena covid 19 kemarin, dimana usahanya saat itu lagi menurun karena imbas dari covid 19.

"Tapi saya juga bayar walaupun cuma 1 (satu) bulan, apa lagi angsuran tinggal dikit kurang lebih 4 bulan. andai saya tidak ada etika baik pastinya dari awal pengambilan saya tidak akan bayar," tegas Muhlisin.

Terpisah menanggapi peristiwa itu Junaidi pihak FIF Bangkalan saat di mintai penjelasan terkait aturan penarikan motor menuturkan bahwa karena ini udah jalan 3 bulan maka pihaknya mengaku berhak menarik unit dalam perjanjian kredit.

"Kalau pihak debitur telat 1 hari saja itu sudah WANPRESTASI apa lagi berjalan 3 tanpa harus ada surat akte fidusia dan surat keputusan dari pengadilan kami berhak menarik," dalihnya.


Sementara itu menurut salahsatu advokad muda menyampaikan Mengacu dari aturan terkait cidera /wanprestasi dalam mekanisme dan prosedur eksekusi yang di tetap kan. Berdasarkan putusan nomor 18/PUU-XVII/2019 dalam perkara pengujian UU Nomor 42 tahun 1999 tentang jaminan fidusia tidak di benarkan.

"Maka perbuatan itu dapat di kualifikasi melanggar UU No.8/1990 tentang perlindungan konsumen," Ucap salah satu pengacara yang tidak mau di sebutkan namanya.

Titel eksekutorial fidusia bisa dijalankan menurutnya jika sudah ada putusan incracht dari pengadilan tentang debitur telah melalukan wanprestasi, jika itu tidak dilakukan harus minta penetapan eksekusi pada pengadilan negeri atas titel eksekutorial fidusia jika debitur masih mempertahankan hak sebagai pemberi fidusia dan apa bila debitur tidak mau menyerahkan objek fidusia.

"Jadi terkait kasus ini konsumen bisa menggugat kepada pihak perusahaan pembiayaan dengan Perbuatan Melawan Hukum (PMH)" lanjutnya.

Dilain pihak Syaiful Anam Ketua Perkumpulan Jurnalis Bangkalan (Pejalan) mengatakan dalam eksekutor atau juru tagih (external) merampas ditengah jalan tidak dibenarkan.

"Jika mengambil unit ditengah jalan sama halnya seperti cara premanisme, kecuali juru tagih (external) tersebut membawa surat keputusan dari pengadilan dan menjadi incracht/berkekuatan hukum yang tetap, itupun menemui kreditur pada alamatnya langsung, bukan ditengah jalan!" urai Anam bernada tegas.

๐š๐šŽ๐š - ๐Œ๐š๐ญ ๐‘๐š๐ฆ๐ฅ๐ข