Kota Bima, NTB.(Bhayangkara.News)
Dalam perkara dugaan terjadinya tindak Pidana penggelapan dalam jabatan yang di Kenakan Pasal 374 KUHP Jo Pasal 55 KUHP Jo Pasal 56 KUHP.
Sesuai dengan laporan Ke pihak Polda NTB bernomor : LP/360/XI/2020/NTB/SPKT, tertanggal, 20 November 2020. 

Minggu, (7/2) Media Bhayangkara.News melakukan Konfirmasi kepada DR. Amran Amir Mpd, mantan Ketua STKIP Bima Periode 2016 - 2020, mengungkapkan bahwa Pada saat itu Pihak Yayasan IKIP BIMA, sudah dilakukan Audit oleh Salah Satu lembaga Audit yang memang punya legalitas jelas dan sudah diakui dengan Nomor Register Audit : 00046/2.0989/AU.2/11/1049-1/1/IV/2020. oleh Kantor Akuntan Publik THOUFAN DAN ROSYID (Certified Public Accountants)

Sesuai kontrak Kerja dengan Kantor Akuntan Publik (KAP) THOUFAN DAN ROSYID (Certified Public Accountants) alamat Dinoyo Permai Timur Kav.7 A-4, jl. MT Haryono Malang Jawa Timur.
Register Pihak Pertama: No.05/C1.YYS/2020 
Register Pihak Kedua: 91.00/GA-STKIP.16-18/TNR-RA/II/2020,

Secara umum, Akuntan Publik memiliki pengertian, sebuah profesi yang memberikan pelayanan berupa Jasa Profesional dan sudah memiliki " Izin Resmi untuk praktek sebagai akuntan swasta secara independen ".

Menurut UU RI No. 3 Tahun 2011, profesi satu ini memiliki definisi sebagai profesi yang memberikan jasa yang dapat digunakan oleh masyarakat luas untuk membantu dalam mengambil keputusan penting.

Peraturan Menkeu No. 443/KMK.01/2011 juga menjelaskan bahwa setiap akuntan publik wajib untuk masuk menjadi anggota dalam IAPI (Institut Akuntan Publik Indonesia). 

Menurut UU Akuntan Publik No. 5 Tahun 2011, " Akuntan Publik adalah seseorang yang telah memperoleh izin untuk memberikan jasa sebagaimana diatur dalam Undang-Undang tersebut ".

Laporan yang dibuat oleh seorang akuntan publik juga sangat penting dalam menganalisa dan membuat keputusan bisnis kedepannya. Oleh sebab itu untuk mengemban tugas ini diperlukan seseorang yang profesional dalam bekerja.

Maka dapat diambil kesimpulan bahwa profesi satu ini merupakan Akuntan yang sudah memiliki " Izin Resmi Pemerintah untuk melakukan Praktik Akuntan dalam memeriksa laporan Keuangan ".

Selain memiliki tugas untuk memeriksa laporan keuangan, Akuntan Publik juga bertugas dalam membantu Akuntansi manajemen, melakukan analisis laporan Keuangan, audit Pajak, audit laporan Keuangan, dan masih banyak lagi.

Setiap Akuntan Publik juga harus mengikuti aturan yang sudah berlaku atau disebut juga sebagai etika profesi akuntansi, sebagaimana yang dijelaskan oleh IAI (Ikatan Akuntansi Indonesia) jelasnya.

Ada Kerancuhan dalam Perkara ini, IA Bendahara, tidak di laporkan, padahal Bendahara punya peranan besar dalam masalah Keuangan, dan aneh nya lagi saudari IA hanya dijadikan Saksi dalam Perkara dugaan Penggelapan Dalam Jabatan Dana STKIP, dan Kenapa Hanya Penetapan Tersangka hanya Lima orang, yang benar benar Intens di Proses.

Saudara NR yang jabatannya selaku Wakil Ketua 2 Bidang Administrasi Umum dan Keuangan, termasuk 7 orang yang di laporkan dalam Kasus penggelapan dalam jabatan Dana STKIP, tetapi hanya di jadikan Saksi dan tidak di tetapkan sebagai Tersangka.

Terhitung sudah setahun lebih berproses, namun akhir akhir ini Tahapan lanjutan hanya jalan di Tempat, hal ini menjadikan status terlapor menjadi Perkara yang belum ada tahapan lanjutnya.(Jen)