Lamongan.bhayangkara.news.
Program yang bersumber dari dana hibah berupa lampu Penerangan Jalan Umum (PJU) tenaga surya menuai perbincangan terlebih di kalangan masyarakat Lamongan khususnya di Desa Payaman Kecamatan Sulokoro.

Program Pemprov Jatim yang direlokasikan untuk lampu PJU tenaga surya kepada 229 pokmas senilai Rp 65,4 miliar tersebut dari temuan BPK terdapat dugaan korupsi pada program tersebut sebab dinilai tidak dilaksanakan sesuai poin-poin pada Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) terkait.
Harga dan kualitas barang atas rencana pekerjaan diduga tidak sesuai dengan RAB pada proposal hingga terdapat ketidak sesuaian antara spesifikasi lampu yang telah di pasang sehinga mengakibatkan kelebihan pembayaran sebesar Rp.40.919.350.000,-
 
CONDRO MAHARIANTO, SH. M.M Kasi Intel Kejari Lamongan mengatakan pihaknya terus melakukan pemanggilan dan penyelidikan bagi mereka yang berkaitan dengan kasus ini baik dari instansi pemprov maupun pelaksana  pokmas guna dimintai keterangan.

Berdasarkan hasil investigasi dari 229 pokmas untuk wilayah lamongan terindikasi penerima pokmas terbanyak di Desa Payaman, Kecamatan Sulokoro, terdapat 9 pokmas 55 titik dengan jumlah anggaran Rp 2.2 miliar.

Saat dikonfirmasi pada Pemdes Payaman Padlan Sekdes setempat mengatakan selama ini pihaknya tidak mengetahui mengenai kegiatan perealisasian PJU tersebut.
"Kami akan memberikan keterangan paska rapat internal agar keterangan kami sesuai yang terjadi selama ini di Desa Payaman," ujar Padlan pada media.

Namun begitu saat dikonfirmasi lebih lanjut, Selasa 22/02/22 Padlan menegaskan Pemdes Payaman tidak menerima informasi apapun mengenai program PJU di desanya tersebut.(RAMLI).