Kota Bima, NTB.(Bhayangkara News) Kuasa hukum Tersangka inisial CT akan mulai mengambil langkah langkah hukum, yakni melaporkan secara Pidana pada 
Hari ini jumat, (04/2/2022) Polresta Bima Kota atas dugaan pemalsuan dan/atau manipulasi data kependudukan dalam akta Kelahiran dan kartu keluarga.


Merupakan Akta Autentik tanpa melalui proses/penetapan Pengadilan Negeri sebagaimana ketentuan Perundang undangan yang berlaku yakni Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 perubahan atas Undang Undang Nomor 23 tahun 2006 tentang ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN. 


Dugaan pemalsuan merubah dengan tujuan memperkecil umur orang dewasa agar menjadi anak dibawah umur dalam Akta kelahiran dan kartu keluarga tanpa melalui penetapan pengadilan dapat diduga kuat adalah merupakan tindak pidana dan bisa diancam dengan delik pidana pasal 94 junto pasal 77, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 perubahan atas Undang Undang Nomor 23 tahun 2006 tentang ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN. 

Menyatakan ; "Setiap orang yang memerintahkan dan/atau memfasilitasi dan/atau melakukan manipulasi Data Kependudukan dan/atau elemen data Penduduk sebagaimana dimaksud dalam Pasal 77 dipidana 
dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun 
dan/atau denda paling banyak Rp75.000.000,00 
(tujuh puluh lima juta rupiah)"
Pada laporan dugaan pemalsuan ini kami mau fokus pada delik pidana diluar KUHP. 

Karena pada dasar hukumnya merubah nama, tempat tanggal lahir, tanggal lahir, bulan lahir dan tahun lahir, apabila merujuk pada Pasal 56 ; menyatakan sebagai berikut;
1.Pencatatan Peristiwa Penting lainnya dilakukan oleh Pejabat Pencatatan Sipil atas permintaan Penduduk yang bersangkutan setelah adanya penetapan pengadilan negeri yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.
2. Pencatatan Peristiwa Penting lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan pengadilan.
3. Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan dan tata cara pencatatan Peristiwa Penting lainnya diatur dalam Peraturan Presiden.
Jadi tanpa penetapan pengadilan negeri terlebih dahulu tidak bisa dilakukan perubahan isi akta kelahiran dan maupun kartu keluarga. 

Dan langkah hukum selanjutnya kami akan ajukan PRAPERADILAN pada Pengadilan Negeri Raba Bima terhadap POLDA NTB karena kami menilai penetapan tersangka terhadap klien kami tidak didukung oleh 2 alat bukti yg cukup dan sah. dan alat bukti surat yg digunakan penyidik sehingga perkara ini menjadi delik UU perlindungan anak adalah dibuat oleh keluarga korban dengan cara cara bertentangan dengan perundang-undangan yg
 berlaku, Pungkasnya (Jen).