Kota Bima, NTB.(Bhayangkara.News)
Dalam perkara dugaan terjadinya tindak Pidana penggelapan dalam jabatan yang di Kenakan Pasal 374 KUHP Jo Pasal 55 KUHP Jo Pasal 56 KUHP, Belum ada Kelanjutan Prosesnya Penetapan Tersangkanya


Padahal kasus tersebut sempat di proses secara intens oleh APK. Terhitung sudah setahun lebih berproses, namun akhir akhir ini Tahapan lanjutan hanya jalan di Tempat, hal ini menjadikan status terlapor menjadi Perkara yang belum ada tahapan lanjutnya, Kasus ini di proses sesuai dengan laporan Ke pihak Polda NTB bernomor : LP/360/XI/2020/NTB/SPKT, tertanggal, 20 November 2020. Dan laporan disampaikan tersebut erat kaitan dengan dugaan penyalahgunaan Dana STKIP Bima Periode 2016 - 2020.


IA Bendahara, tidak di laporkan, padahal Bendahara yang Benar Benar tau masalah ini, dan aneh nya lagi Saudari IA hanya dijadikan Saksi dalam Perkara dugaan Penggelapan Dalam Jabatan Dana STKIP, dan Kenapa Hanya Penetapan Tersangka harus Lima orang, yang benar2 Intens di Proses.


juga saudara NR yang jabatannya selaku Wakil Ketua 2 Bidang Administrasi Umum dan Keuangan, termasuk 7 orang yang di laporkan dalam Kasus penggelapan dalam jabatan Dana Stkip, tetapi hanya di jadikan saksi dan tidak di tetapkan sebagai tersangka.


Sesungguhnya penggelapan dana dalam jabatan milik Yayasan 'IKIP Bima' (Yayasan Institut Keguruan dan Ilmu Pendidikan Bima), bukan Dana STKIP sesuai dengan bukti dan fakta yang ada. Ada dua Indikator sebagai alasan, yaitu pertama adanya daftar permohonan pencairan dana pada yayasan IKIP Bima yang ditandatangani oleh Ketua STKIP Bima.


Kedua, di dalam rekening Bank setiap pengambilan yang tertera bukan merupakan Rekening STKIP BIma, melainkan Rekening Yayasan IKIP Bima sebagai pemegang/pemilik rekening dengan Muhammad Fahri yang ditunjuk sebagai Ketua Y-IKIP Bima yang memiliki wewenang atas rekening tersebut. 


Tim auditor yang berjumlah sembilan orang dari unsur Dosen, yang secara Prosedur diangkat dan diberhentikan oleh Yayasan IKIP Bima, tetapi dalam pelaksanaan tugas mengatasnamakan sendiri sebagai Tim Auditor Interen yang mengaudit dana Yayasan IKIP Bima. Hal ini jelas-jelas melanggar dan sengaja membuat hasil tidak berdasarkan kenyataan yang ada.


Berdasarkan Informasi yang di dapatkan Redaksi Media Bhayangkara.News, bahwa kasus ini masih dalam proses penyidikan dan pendalaman. Apakah nanti di lanjutkan atau tidak, namun masih  dalam taraf pemberkasan.(Jen)