Palembang - Polemik UKT yang terjadi di Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang, DPRD Provinsi Sumsel siap memfasilitasi tuntutan mahasiswa ke pihak rektorat. Pasalnya, santer berhembus isu DO massal yang mengancam ribuan mahasiswa yang belum melakukan pembayaran.

“Atas apa yang terjadi di UIN saya rasa ini harus segera dicarikan solusinya.  Jangan sampai terjadi DO massal. Bila ada laporan dari mahasiswa yang masuk, kami di DPRD siap memfasilitasi,” kata Wakil Komisi V DPRD Sumsel Syaiful Padli saat ditemui di polemik UKT UIN Raden Fatah Palembang.

Persoalan ini harus diperhatikan dan perlu penyelesaian yang serius, terutama dari internal kampus  UIN sendiri. Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) sebagai perwakilan mahasiswa sejatinya dapat terlebih dahulu melakukan koordinasi kepada teman-teman terkait solusi yang diminta.

“Mereka harus memfasilitasi ke pihak rektorat tentunya tidak dengan cara-cara yang anarkis sehingga dicarikan solusi untuk mahasiswa” tambahnya.

Sama halnya dengan kasus yang menimpa Unsri beberapa waktu lalu, bahkan Syaiful menyanggupi untuk melakukan pemanggilan kepada pihak kampus mengenai persoalan ini. Sebab dia mengaku turut prihatin apabila mahasiswa sebagai calon pemimpin masa depan harus terputus studinya.

“Kalau di UIN ada perwakilan mahasiswa yang datang kepada kami, insyaAllah bisa dipanggil pihak rektorat mencari solusinya seperti Unsri kemarin,” lanjutnya.

Syaiful berharap agar kedepan masalah ini dapat menemukan jalan keluar sehingga pihak kampus tetap mendapat pembayaran UKT dan mahasiswa mendapat potongan. Terkait hal-hal teknis bisa dibicarakan, asal ada itikad baik.

“Sedangkan untuk meninjau langsung ke UIN kita harus menerima laporan terlebih dahulu, karena tidak bisa mengintervensi kampus secara tiba-tiba,” ucap Syaiful Padli.

(  Elsye )