Jakarta.(Bhayangkara News) Penggunaan Dana Covid 19 di Kota Bima Tahun 2020, Diduga  di salah gunakan, Anggaran dana Covid19 sebesar Rp.28 Milyar, Walikota Bima di Demo oleh Komite Mahasiswa dan Pemuda (KMP) NTB Jakarta. Di depan Halaman Kantor KPK Pusat Jakarta Selatan, Jum'at (28/01/2022).
Korlap KMP, Ahmad menyampaikan bahwa bayangkan sejak kepemimpinan HML, daerah tersebut seolah menjadi lahan yang subur dalam melakukan Praktik jahat atau korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN), melalui dari dugaan kasus korupsi kecil sampai dengan yang bernilai Jumbo. Sebut saja dugaan Korupsi Dana Covid19 tahun 2020 sebesar Rp 28 milyar .

"Khusus untuk temuan kami dana yang di keluarkan oleh Dinas Kesehatan Kota Bima sebesar Rp.8,4 milyar. Dalam temuan kami penggunaan dana covid tersebut ada dugaan Mark Up harga dalam belanja obat  perbekalan. Serta pembelian peti hingga pemulasaran jenazah," ungkapnya.


Ahmad juga menyampaikan, penyelewengan dana Covid19 juga muncul dari dugaan pemotongan insentif Nakes.


"Jadi hitungan kami dari sekian alokasi dana tersebut diperkirakan merugikan negara sekitar Rp 4,1 Milyar. Hal itu dugaan dilakukan oleh Walikota Bima," katanya.


Sementara itu, ia mengatakan, dugaan perilaku korup yang dilakukan oleh Walikota Bima harus dilawan dan di bongkar oleh penegak hukum.


"KPK tidak boleh diam dengan apa yang dilakukan oleh Walikota Bima. Segera turun menindak lanjuti hal itu," tegas Ahmad.


Dalam tuntutannya, KMP mendesak agar segera tangkap walikota Bima HML, terkait dengan anggaran covid19 Rp.28 M pada tahun 2020 yang diduga merugikan negara sebanyak Rp 4,1 M.(Jen)