๐•Š๐•’๐•ž๐• ๐•ค๐•š๐•ฃ - ๐›๐ก๐š๐ฒ๐š๐ง๐ ๐ค๐š๐ซ๐š.๐ง๐ž๐ฐ๐ฌ
Kejaksaan Negeri Samosir dalam Press Releasenya menetapkan MS atas dugaan Tindak Pidana Korupsi dalam pengelolan Jasa Kepelabuhanan di Simanindo Kabupaten Samosir pada periode Desember 2019 sampai dengan Maret 2020,Selasa 18/01/2022.

Yang tertuang dalam Surat Perintah kepala Kejaksaan Negeri Samosir No. Print-05/L.2.33.4/Fd.1/01/2022 Tanggal 17 Januari 2022.
Press Release tersebut dihadiri dan disampaikan oleh Kepala Kejaksaan Negeri Samosir, Andi Adikawira Putera, S.H.,M.H didampingi Kasi Pidsus Kejari Samosir, Muhammad Akbar Sirait, S.H.,M.H dan Kasi Intel Kejari Samosir, Tulus Yunus Abdi, S.H.,M.H.
Dalam keterangan press release tersebut dijelaskan, bahwa MS selaku Mantan Kepala Unit KMP SUMUT I & SUMUT II, yang tugasnya melakukan rekapitulasi penjualan tiket dan yang menerima uang hasil penjualan tiket dalam 1 (satu) hari, yang seharusnya disetorkan MS setiap pagi esok harinya ke rekening PT. Pembangunan Prasarana Sumatera Utara (PT. PPSU), melalui BANK SUMUT, akan tetapi tersangka MS melakukan penyelewengan atau menahan uang hasil penjualan tiket dengan tidak langsung menyetorkan sejumlah uang diterimanya atau tidak seluruhnya disetor.
Bahwa unit KMP Sumut I & II dalam Perusahaan PT. PPSU adalah Badan usaha Milik Daerah Provinsi Sumatera Utara, yang tempat kerjanya ada di wilayah Kabupaten Samosir yang tepatnya di Pelabuhan Simanindo.
Akibat perbuatan yang dilakukan tersangka MS, yang dimulai sejak Desember 2019 s/d Maret 2020, telah merugikan keuangan perusahaan dan kerugian keuangan Negara, karena kekurangan hasil penjualan tiket KMP SUMUT I & II, hingga mengganggu profit perusahaan dan akan berdampak pada sejumlah deviden atau pemasukan kepada Pemerintah atau Negara melalui BUMD. 
Berdasarkan hasil audit perhitungan kerugian keuangan dari Kantor Akuntan Publik dan Konsultan Manajemen Drs. Katio dan rekan perusahaan dan Negara dirugikan sebesar Rp. 229.742.557,- (Dua ratus dua puluh sembilan juta, tujuh ratus empat puluh dua ribu, lima ratus lima puluh tujuh rupiah).
Atas perbuatannya tersebut MS, disangkakan melanggar Pasal 2 Ayat (1), Pasal 3 Jo. Pasal 18 Ayat (1), (2), (3) Undang -Undang R.I Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang – Undang R.I No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang R.I No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Ambrosius Simbolon