๐Š๐จ๐ญ๐š-๐๐ข๐ฆ๐š - ๐”น๐•™๐•’๐•ช๐•’๐•Ÿ๐•˜๐•œ๐•’๐•ฃ๐•’.โ„•๐•–๐•จ๐•ค 
Pemberitaan di beberapa Media Online tentang Dugaan Kasus Penggelapan Dana Perguruan tinggi STKIP BIMA Kepada beberapa Orang yang diduga Ke Polda NTB dengan Nomor Surat laporan : LP/360/XI/2020/NTB/SPKT, tertanggal, 20 November 2020. Laporan tersebut berkaitan dengan adanya dugaan penyalahgunaan Dana STKIP Bima periode 2016-2020.

Beberapa hari yang lalu dinyatakan berkasnya telah lengkap dan dilimpahkan ke jaksa penuntut umum bersama dengan barang bukti itu adalah HA, Ketua STKIP Bima periode 2016-2020; MF, Ketua Yayasan IKIP Bima periode 2019-2020; dan HM, kepala bagian administrasi umum periode 2016-2019.

Kasus yang di laporkan hampir satu tahun lebih belum juga ada ending nya, bahkan kasus ini sudah pernah P 19 (Pengembalian Berkas Perkara Untuk di lengkapi)

Media bhayangkara news berusaha melakukan konfirmasi kepada pihak Kejaksaan untuk melakukan klarifikasi, apakah berkas beberapa terduga yang di laporkan ke pihak Polda NTB, Benar - benar Sudah di P 21 kan, sampai berita ini di tayangkan belum juga ada jawaban dari pihak Kejaksaan.

Satu Tahun lebih para terlapor menunggu kepastian Hukum, apakah mereka bisa di buktikan secara Hukum, kalau mereka benar- benar bersalah.

Minggu 09/01/2022 media bhayangkara.news sempat melakukan konfirmasi terkait masalah ini lewat Kuasa Hukum MS Via telpon, Bapak KLETUS DOLU, SH.MH DKK / Kletus Dolu, SH.MH & partner dalam konferensi Pers nya, mengatakan.

"Sikap kami selaku kuasa Hukum dari MS, Tahapan pendampingan kami lakukan mulai tahap Lidik, Sidik dan penyerahan berkas ke JPU, Hanya kata kunci kami selaku kuasa hukum dalam mencermati kasus ini yg sudah berjalan 1 Tahun lebih kami melihat bahwa lambatnya perkara ini antara lain disebabkan oleh :

1. Tahap Lidik oleh penyidik yang kurang maximal dalam pengumpulan bukti dan saksi.

2. Karena kurang maximal Lidik dan penyidikan untuk di tingkatkan ke tahap sidik, yang konsekwensinya penyidik harus segera mengirim SPDP ke JPU dan berkas perkaranya harus segera dikirim kepada JPU.

3.Realitas berkas stelah dikirim ke JPU ternyata masih sangat minim data pendukungnya, disisi lain masa tahanan ditingkat penyidikan sudah habis.

Sedangkan berkasnya belum lengkap maka strategi dari penyidik para tersangka ditangguhkan dari tahanan, namun para tersangka tetap wajib lapor dengan batas waktu yg tidak ditentukan itu bisa berbulan bulan dan malahan tahunan. Hal yg memungkinkan oleh KUHAP hal inilah yg membuat celah para penyidik untuk berlindung sehingga Berkas perkara bisa bolak balik berkali kali malahan bisa 100 kali.

Kesemuanya itu akan bermuara Kepada profesionalitas penyidik dlm penanangan perkara pidana dan juga JPU yang punya kewenangan menilai dan mencermati berkas perkara dari penyidik, seharusnya apabila berkas perkara itu tidak memenuhi unsur pidana apalagi Sudah berkali kali dikembalikan,"ujar nya.


(red - Jen)