Kota-Bima, NTB.(Bhayangkara.News) Minggu depan ini kami kuasa hukum Tersangka inisial CT akan mulai mengambil langkah langkah hukum, yakni melaporkan secara pidana dugaan pemalsuan keterangan dalam akta Kelahiran dan kartu keluarga yang merupakan akta autentik tanpa melalui proses/penetapan Pengadilan Negeri sebagaimana ketentuan perundang undangan yang berlaku yakni Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 perubahan atas Undang Undang Nomor 23 tahun 2006 tentang ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN. 


Sabtu, (29/1/2022) lewat Media Bhayangkara.News, menjelaskan ada Dugaan pemalsuan merubah dengan tujuan  memperkecil umur orang dewasa agar menjadi anak dibawah umur dalam Akta kelahiran dan kartu keluarga tanpa melalui penetapan pengadilan dapat diduga kuat adalah merupakan tindak pidana dan bisa diancam dengan delik pidana pasal 266 KUHP.


 "Barang siapa menyuruh menempatkan keterangan palsu kedalam sesuatu akte autentik tentang sesuatu kejadian yang kebenarannya harus dinyatakan oleh akte itu, dengan maksud akan menggunakan atau menyuruh orang lain menggunakan akte itu seolah-olah keterangannya itu cocok dengan hal sebenarnya, maka kalau dalam mempergunakannya itu dapat mendatangkan kerugian, dihukum penjara selama-lamanya tujuh tahun"


Juga perbuatan tersebut dapat dikenakan ancaman pidana sesuai ketentuan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 perubahan atas Undang Undang Nomor 23 tahun 2006 tentang ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN. Pasal 94 yang menyatakan ; "Setiap orang yang memerintahkan dan/atau memfasilitasi dan/atau melakukan manipulasi Data 
Kependudukan dan/atau elemen data Penduduk sebagaimana dimaksud dalam Pasal 77 dipidana 
dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun 
dan/atau denda paling banyak Rp75.000.000,00 
(tujuh puluh lima juta rupiah)"


Langkah selanjutnya kami akan melaporkan pada Bapak Kapolri, Kadiv Propam Mabes Polri dan Karowassidik mabes polri terkait dugaan pelanggaran kode etik dan lainnya, dan kami minta perkara tersebut dilakukan gelar perkara khusus yang melibatkan Wassidik Mabes Polri dan kuasa hukum Tersangka, dan juga selanjutnya kami akan ajukan Gugatan Praperadilan terhadap POLDA NTB melaui Pengadilan Negeri Raba Bima, pungkasnya.(Jen)