DELI SERDANG [Bhayangkara News] - UU Desa No.6 tahun  2014 pasal 1 ayat 2 Bab 1 menyatakan bahwa Pemerintahan Desa merupakan penyelenggara urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat hal ini mencerminkan bahwa desa memiliki otoritas yang sangat luas dalam penataan, pengelolaan serta pembangunan secara berkelanjutan dan kemandirian, tak ubahnya desa merupakan sebuah Negara mini yang diharuskan dapat membentuk karakteristik sekaligus kemajuan baik sektor pembangunan fisik maupun penguatan kapasitas  masyarakat desa.

Direktur Eksekutif Penguatan Rakyat Pedesaan PARaS Chairul mengatakan “Kemajuan sebuah desa salah satunya ditentukan oleh kemampuan pemimpin yakni Kepala Desa, dan masyarakat sebagai konstituwen utama  saat memberikan hak suara harus selektif dan benar benar jeli terhadap pilihannya, karena pilihan tersebut sangat berdampak pada nasib 6 tahun kedepan bagi desa mereka” ujar beliau saat diwawancarai Metro 24 menanggapi heforia masyarakat di Kabupaten Deli Serdang yang  saat ini akan menyongsong Pilkades.(6/1/2022)

Chairul menambahkan, Memilih Kades adalah hak setiap warga masyarakat Desa yang memiliki hak sebagai pemilih, sangat disayangkan bagi warga masyarakat desa yang tidak memamfaatkan hak pilih secara benar dalam menentukan pemimpin desa yang memiliki karismatik kerakyatan, mampu menerjemahkan kepentingan masyarakat secara benar, memberikan peran masyarakat secara aktif dalam pelaksanaan pembangunan, kecakapan dalam pengendalian masalah ditingkat desa, serta dapat memberikan pelayanan optimal bagi masyarakat.

“dalam situasi saat sekarang, Sederhananya memilih kades itu tak pentingkali terlalu pintar atau terpelajar, karena sudah banyak kali manusia pintar dibumi ini, berpengalaman dan memiliki wawasan yang cukup sebagai pemimpin sangat dibutuhkan, sensitif terhadap masalah rakyat adalah hal proritas, terlebih lagi harus mampu memberikan pengayoman dan pelayanan terhadap masyarakat desanya” ujar direktur PARas

yang tak kalah penting bagi masyarakat adalah bukan saja saat pemilihan, akan tetapi saat pemerintahan desa berjalan, warga masyarakat ikut berperan aktif dapat melakukan pengawasaan terhadap anggaran desa, “apalagi saat ini besarnya Dana Alokasi Desa (ADD) serta dana dana pembangunan desa lainnya, sangat membuka ruang penyimpangan, sangat dibutuhkan peran serta masyarakat dalam hal pengawasan anggaran ditingkat desa” pukas beliau.

Ditempat terpisah, di desa Tandam Hilir II kecamatan Hamparan Perak Kab. Deli serdang sedang berlangsung pendaftaran calon kepala desa (6/1/2021), setidaknya sudah ada 4 calon yang mendaftarkan diri dan menyerahkan dokumen kelengkapan calon kepada panitia seleksi, diantaranya, M. Efendi Kuda Diri, Arief Winarto, Sahyanik, dan Wardi Spd.

salah seorang Calon Kades yang telah mendaftar M. Efendi Kuda Diri saat ditemui awak media, mengemukakan keseriusannya dalam kompetisi pemilihan kepala desa tahun ini, hal ini dialaskan beliau bahwa masih ada beberapa tugasnya yang belum rampung selama menjabat sebagai PLT Kepala Desa Tandam Hilir II karena waktu yang begitu singkat terhitung 2 tahun berjalan. Meskipun demikian tercatat setidaknya ada 41 titik pembangunan fisik berupa pengaspalan jalan dusun, Dranese, pintu irigasi, lampu Surya pannel, bedah rumah yang mencapai 239 unit, serta beberapa pembangunan fisik lainnya, keberhasilan 2 tahun menjabat sebagai PLT tersebut belum menjadi kepuasan, “pembangunan Desa harus digenjot lebih maksimal lagi, tidak hanya fisik akan tetapi SDM warga masyarakat juga harus dibangun melalui capacity Building (peningkatan kapasitas)”ujar Pendi. 

Pendi menegaskan, butuh keseriusan ekstra dalam pembangunan desa hingga kepelosok dusun, dan beliau membulatkan tekat, jika masyarakat memberikan kepercayaan dan amanah, keseriusan dalam memajukan desa Tandam hilir II akan beliau buktikan secara konkrit.

“kerja kerja nyata itu harus dibuktikan secara konkrit, bukan hanya dalam teori dan konseptual saja, insyaallah saya akan memberikan pengabdian saya secara maksimal kelak dalam membangun desa jika masih tetap diberikan kepercayaan” pukas efendi

Seorang Tokoh dari kalangan pemuda desa Tandam Hilir II Tonok memberikan komentar berbeda, beliau merasakan saat ini pembangunan desa belum menyentuh kepada kepentingan mendasar warga masyarakat, terlebih lagi menurutnya inplementasi pembangunan tidak melibatkan peran serta aktif masyarakat, karena didominasi oleh kalangan tertentu.
“idialnya pelaksanaan pembangunan, khususnya pembangunan Fisik didesa seperti pengaspalan jalan maupun drainase harus melibatkan peran serta masyarakat setempat, dan bukan menghadirkan kalangan luar yang bekerja” ujar beliau. [BN027C]