Kota-Bima(bhayangkara.news)-  
Hadir nya lembaga Swadaya Masyrakat (LSM) banyak memberikan Kontrubusi kepada Negara, peranan mereka ikut terlibat melakukan kontrol penyalahgunaan Anggaran APBN/APBD dana DAK, DAU, BOP, BOS, maupun Dana shering, masih banyak anggaran2 dari kementrian yang harus di gunakan sesuai dengan kebutuhan Operasional Pemerintah Daerah, LSM akan ikut berpartisipasi melakukan pengawasan dan kontrol, sesuai undang undang Nomor 14 tahun 2008 tentang keterbukaan informasi publik, juga undang undang nomor 28 tahun 1999 tentang penyelenggaraan yang bersih 

Kamis 16/12/2021 Ketua umum  KPSPI (Komisi Pemantau Sosial dan Perpolitikan Indonesia) "Kurniawan S.sos. kepada media bhayangkara.news, dalam konferensi pers, Kami akan melaporkan ke POLDA NTB, terkait Penyalahgunaan Dana BOP Kesetaraan Non fisik, 2019, 2020, 2021. Juga Blanko Ijasah, dan surat pernyataan yang di buat oleh Dinas untuk PKBM bahwa mereka melaksanakan kelas ujian.

Faktanya bahwa PKBM dipaksa menandatangani surat pernyataan yg di buat oleh Dinas Dikbud Bidang PNFI Kota-Bima, yg seakan-akan mereka telah memperoleh dana BOP tapi tidak melaksanakan KBM, Bukti permulaan lainya yang diajukan oleh lsm KPSPI adalah data Longlist 2019 yang di gunakan sebagai penyaluran di tahun 2020 . Dan anehnya paket A.B tidak di salurkan ke PKBM sedangkan paket C disalurkan setengah"demikian ujar nya.

Red: kaperwil NTB
[ Jen ]