Deli Serdang [Bhayangkara News] – Ibu Leginem didampingi anak-anaknya mendatangi Lembaga Bantuan Hukum Warga Indonesia (LBH WI) untuk memohon perlindungan dan pendampingan melakukan konsultasi ke Sartgas Anti Mafia Tanah dalam persoalan intimidasi dan konflik pertanahan.

Siapa Ibu Leginem, seorang janda beserta keluarga dan Ibu Sainem  tinggal di kawasan pemukiman Desa Manunggal, Jalan Veteran Pasar 8 Dusun V-A, Kecamatan Labuhan Deli, Kabupaten Deli Serdang. Hari ini (15/12) rumahnya digembok dari luar dan dipaksa untuk mengosongkan rumah yang telah mereka tempati sejak lahir turun tumurun oleh saudara laki-lakinya atas dasar bahwa tanah beserta bangunan rumah yang ada di atasnya telah dijual sama saudara laki-lakinya dan mengatakan bahwa anak perempuan tidak memiliki hak, jual beli terjadi tanpa diketahui dan musyawarah pada saat  proses transaksi penjualan rumah Ibu Leginem dan Ibu Sainem, dalam hal ini diduga terjadi jual beli dengan cara mengelabui dan berbagai cara tipu daya saudara laki-lakinya yang berinisial S, didalam penerbitan dokumen kepemilikan. Patut disimpulkan dari peristiwa konflik pertanahan yang terjadi ada dugaan kejanggalan dan tidak beresnya adminsitrasi pencatatan Surat Keterangan Tanah yang dikeluarkan oleh Pemerintahan Desa Manunggal, dari pantauan penelusuran tim media Bahayangkara News.

Pada saat selesai Ibu Leginem yang didampingi anaknya dari Lembaga Bantuan Hukum Warga Indonesia, di jumpai awak media untuk diminta informasinya kenapa Ibu Leginem dan Ibu Sainem terusir dari rumahnya sendiri dan harus mengosongkan isi rumahnya sendiri, Lalu Ibu Leginem membeberkan kronologi kenapa rumahnya digembok dari luar dan mereka harus mengosongkan rumah. Ibu Leginem adalah anak perempuan eks. Karyawan perkebunan (Pensiunan) memiliki 5 saudara laki-laki dan 1 saudara perempuan. Lima saudara laki-lakinya telah memiliki rumah dari pemberian warisan orang tuanya. 

Dan ibu Leginem tinggal serumah dengan saudara perempuanya yang kondisi fisik keterbelakangan mental, yang selama ini Leginem urus bertahun-tahun sejak ditinggal meninggal orang tuanya. Leginem dan Sainem belum memiliki rumah, jadi sejak lahir hingga sekarang Leginem dan Sainem tinggal dirumah yang ditempatinya sekarang bersama anak-anak Leginem yang turut membantu mengurus kakak mamaknya yang kondisi fisiknya keterbelakangan mental dan lagi sakit.

Tapi saat ini Leginem dan Sainem di kejutkan  dengan kedatangan saudara laki-lakinya yang berinisial S, datang kerumah dengan mengatakan rumah ini harus kalian kosongkan, karena rumah ini sudah saya jual kepada salah satu pengusaha material bangunan yang ada di kawasan Desa Manunggal.

Setelah saudara laki-lakinya pulang, maka kabar tersebut dilanjutkan Leginem dan anak-anaknya membongkar lemari untuk menjadi dokumen arsip sepeninggalan orang tuanya. Dari hasil bongkar-bongkar lemari, Leginem terkejut karena ada surat-surat yang tidak ditemukan, dalam hal ini ada dugaan indikasi perbuatan saudara laki-lakinya. Tapi sedikit agak lega karena Leginem menemukan beberapa surat yang masih tersisa di lemari tersebut. Dengan bekal surat-surat yang ada, Ibu Leginem didampingi anak-anaknya mendatangi Posko Lembaga Bantuan Hukum Warga Indonesia untuk konsultasi dan mohon didampingi saya (Leginem) beserta keluarganya dan Sainem dalam melakukan perjuangan untuk mendapatkan perlindungan hukum dan keadilan atas konflik pertanahan dan Leginem didampingi anaknya juga mengkonsultasikan bagaimana cara-cara meminta penyelesaian konflik pertanahan  ke Satgas Anti Mafia Tanah, karena rumah Leginem berulang kali didatangi pembeli tanah dan saudara laki-lakinya dengan intimidasi dan ancaman serta meminta segera mengosongkan rumah yang ditempatinya sejak lahir hingga sekarang, dan juga rumah leginem didatangi aperatur desa untuk menyelesaikan konflik pertanahan ini, tapi Leginem yang didampingi anaknya merasa tidak ada keputusan yang berpihak kepadanya.

Tim media tanya ke Leginem kenapa harus melapor  ke Satgas Anti Mafia Tanah, lalu anaknya menjelaskan bahwa ada kejenggalan administrasi dan dokumen dari proses transaksi jual beli yang tidak melibatkan Leginem dan Sainem, tapi kalau saudara laki-laki ibu saya yang lain tidak tahu apakah mereka mengetahui atau menghadiri proses transaksi jual beli di notaris. Jadi ada dugaan kami terhadap dokumen administrasi keterangan-keterangan yang di keluarkan oleh Pemerintahan Desa Manunggal  dan akta jual beli notaris, yang dikabarkan oleh saudara laki-laki yang berinisial S kepada ibu saya, mungkin saja ada cara kerja mafia tanah dari awal proses hingga sekarang. Dan keluarga kami baru mengetahuinya sejak kedatangan pamam saya meminta dengan keras untuk mengosongkan rumah. Papar Eko.

Eko anak dari Ibu Leginem mengatakan, saya pernah di undang ke lokasi usaha yang disebut sebagai pembeli mengatakan pada saya semua dokumen administrasi transaksi jaul beli memiliki alas hak dan semua dokumen telah saya cek di kantor pemerintahan Desa Manunggal, bahwa rumah yang didiami Ibu Leginem dimiliki dokumenya atas nama berinisial S dan telah mendapat persetujuan keluarga.

Eko mengatakan, dari informasi pembeli dan pernyataan S, saudara laki-laki ibu saya yang mengatakan kalau ada dokumen surat-surat selain nama saya, yang sah adalah nama saya yang lainnya palsu. Dari keterangan informasi pembeli dan pernyataan S, menguatkan Leginem dan anaknya bahwa ada unsur praktik mafia tanah, yang harus di bongkar. Karena banyak perjalanan kasus sengketa dan konflik  pertanahan di kawasan Desa Manunggal yang terindikasi keterlibatan mafia tanah. pangkasnya.

Konflik pertanahan ini semakin tajam hingga aperatur desa memanggil para-para pihak untuk hadir bermusyawarah, tapi hasilnya tidak ada titik temu solusi yang terbaik untuk menyelesaikan konflik pertanahan ini. tutup Eko anak Leginem.

Setelah kita tim media Bhayangkara News mendapat Cerita dari Ibu Leginem, maka tim media melakukan konfirmasi ke Kepala Desa Manunggal melalui telepon seluler dan aplikasi chatting whatsapp agar telpon dari wartawan diangkat, tapi hingga berita ini diterbitkan tim media tidak dapat melakukan konfirmasi dari Kepala Desa sebagai pimpinan Pemerintahan Desa Manunggal.

Dari konflik pertanahan yang dialami ibu Leginem dan Ibu Sainem, diduga ada ketidak beresan sistim pencatatan kearsipan surat menyurat dan dokumen keterangan yang dikeluarkan oleh Pemerintahan Desa Manunggal, Kecamatan Labuhan Deli. Hal ini perlu ditindak lanjuti tim Media Investigation Bhayangkara News dan apartur penegak hukum, untuk memberikan perlindungan asset warga masyarakat dan penegakan keadilan praktik mafia tanah. Sesuai dikutip dari kompas.com terhadap intruksi program perioritas Presiden Republik Indonesia Joko Widodo (Jokowi) terhadap aperatur penegak hukum dan kementerian ATR/BPN, bahwa persoalan sengketa dan konflik pertanahan banyak berdampak mempengaruhi tingkat kepercayaan masyarakat karena perbedaan sebelum dan sesudah dibentuknya Satgas Anti Mafia Tanah untuk pencegahan dan pemberantasan indikasi keterlibatan mafia tanah, saat ini POLRI dianggap paling tegas didalam melakukan penyedikan terhadap sindikat mafia tanah. Menurut hasil kajian dan evaluasi dari Kementerian ATR/BPN dalam siaran pers, Selasa (7/12/2021) rerata para pelaku kejahatan pertanahan menggunakan modus pemalsuan dokumen dan penerbitan keterangan kepemilikan penguasaan lahan/tanah yang tunpang tindih diakibatkan tidak baiknya kearsipan pemerintahan desa, karena cara kerja mafia tanah yang melakukan aksinya dengan bekerja secara kelompok tidak bekerja sendiri serta tak segan-segan melakukan komunikasi dengan pihak lain, semisalnya oknum BPN, oknum Jaksa, oknum Polisi, oknum PPAT, hingga oknum-oknum di pemerintahan pusat, propinsi, kab/kota, kecamatan hingga pemerintahan desa.

Mengutip harapan Wakil Menteri Agraria dan Tata Ruang/Wakil Kepala Badan Pertanahan Nasional ((ATR/BPN) Surya Tjandra mengharapkan sengketa dan konflik pertanahan di Provinsi Sumatera Utara (Sumut) tuntas ditangani dalam waktu dua tahun. "Kami harapkan akan selesai dalam dua tahun. Kami juga harus mencari keputusan yang win-win serta menjalin komunikasi dengan setiap masyarakat. Presiden Joko Widodo (Jokowi) katakan, jika masalah ini selesai, separuh masalah pertanahan di Indonesia bisa kita selesaikan," ujar Surya dalam keterangan tertulis yang dikutip Kompas.com, Kamis (27/8/2020).

Kerja-kerja mafia tanah dalam pemalsuan dokumen dan intimidasi secara premenisme tumbuh subur dan telah mengakar, hal ini menjadi kerja sulit dan target periotas satgas mafia tanah untuk melakukan pencegahan dan pemberantas sindikat mafia tanah. Dengan hadirnya Polri didalam tim satgas anti mafia tanah sangat di apresiasi kementerian BPN/ATR didalam investigasi dan penyedikan banyak kasus pengaduan masyarakat berujung pada penyelesaian. Peranan Polri sangat menjadi mimpi perwujudan harapan masyarakat untuk terciptanya ketertiban dan keamanan dari berbagai intimidasi kerja-kerja mafia tanah, harapan masyarakat ini akan meningkatkan kepercayaan keperpihakan Polri didalam menjaga batas-batas aset tanah negara dan aset tanah milik masyarakat agar terciptanya dayaguna manfaat dan pengelolaan menuju kemakmuran. [Red]