EMPAT LAWANG [Bhayangkara.news]- 
Setiap akhir tahun banyak sekali ditemukan pekerjaan pengadaan jasa kontruksi yang belum selesai 100 persen sesuai dengan jadwal di kontrak. Bahkan terdapat pekerjaan yang telah diperpanjang sampai akhir periode hingga pelaksanaan ada juga yang memasuki Tahun berikutnya baru bisa selesai.

Dari pantauan di lapangan berdsarkan fakta yang dilihat, pekerjaan pengaspalan jalan sampai saat ini masih ada juga yang belum selesai dikerjakan, padahal sudah hampir habis Tahun. Adapun pekerjaan yang belum selesai seperti, Peningkatan jalan SMP N 1 sampai dengan Desa Sawah, Kecamatan Muara Pinang dengan nilai kontrak yang cukup Fantastis menyentu angka Rp 40.964.064.000,- (Empat puluh miliar sembilan ratus enam puluh empat juta enam puluh empat rupiah), yang menggunakan anggaran pendapatan belanja daerah (APBD) Kabupaten Empat Lawang Tahun 2021, dengan kontrak kerja selama 170 hari  dikerjakan oleh PT Taruna Dhyaksa Djaya,dan di tempat lokasi pengerjaan proyek tanpa terpasang papan proyek.

Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Ismail Hakim saat dikonfirmasi mengenai hal pekerjaan yang belum selesai tersebut, apakah akan diperpanjang kontraknya atau bagaimana.

"Yo diperpanjang," balas Ismail kepada Wartawan melului pesan singkat WhatsApp dengan no 0821xxxxxx96, Sabtu (25/12/2021).

Ketika ditanya masalah poin bagaimana mekanisme perpanjangan kontrak tersebut seperti, Tanggal berapa dimulai pekerjaan
sampai Tanggal berakhir kontrak. Soal perpangajang waktu, sudahkah diminta permohonan oleh pihak penyedia jasa. Serta tanggal kapan pihak penyedia jasa meminta waktu perpanjangan kontrak dan perhitungan denda yang diberikan kepada pihak penyedia jasa, apakah sudah setujui. Iapun (Ismail Hakim, red) menjawab.

"Data itu ada sama ppk atau pptknyo dd, bpk lagi diluar kantor," katanya melalui pesan singkat WhatsApp, Senin (27/12/2021).

Sementara Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) Anjar saat dikonfirmasi melalui pesan singkat WhatsApp dengan no 0813xxx0709 enggan memberikan tanggapan.

Jadi perpanjangan waktu kerja berapa hari yang belum ada kejelasan serta keterbukaan dari pihak Dinas PUPR Kabupaten Empat Lawang, ada apa pihak terkait terkesan menutupi masalah kegiatan seperti ini, padahal uang yang mereka gunakan untuk pekerjaan tersebut adalah menggunakan uang rakyat.(AW)