SANTUNAN HARI TUA PENSIUN KARYAWAN TAK KUNJUNG DIBAYAR OLEH PTPN II - Bhayangkara News

Bhayangkara News

TEGAS-OBJEKTIF-PEMBERITAAN

test banner

Post Top Ad

SELAMAT HARI PERS NASIONAL 9/2/2021

SANTUNAN HARI TUA PENSIUN KARYAWAN TAK KUNJUNG DIBAYAR OLEH PTPN II

Share This

 

MEDAN, [BHAYANGKARA NEWS] – Ariffani SH LBH Peradi Pergerakan mengingatkan pengusaha yang mengabaikan Hak Normatif karyawannya, merupakan tindak pidana kejahatan Sanksi pidana penjara 1-5 tahun dan/atau denda 100 juta s.d. 500 juta rupiah


Dan harus diingat bahwa sesuai ketentuann, Pasal 189 UU Ketenagakerjaan mempertegas bahwa sanksi pidana penjara, kurungan, dan/atau denda tidak menghilangkan kewajiban pengusaha untuk tetap membayarkan hak pekerja dan atau ganti rugi kepada karyawan yang bersangkutan


Klien kami yang merupakan pensiunan dari PT Perkebunan Nusantara II, sudah sangat sering sekali menanyakan pada Pihak PT Perkebunan Nusantara II akan tetapi selalu mendapatkan jawaban yang tak berujung, tak jelas dan tidak bisa ditentukan kapan bisa direalisasikan.


Kalau merujuk dari peraturan yang ada dan SOP manajemen perusahaan, sudah sangat jelas diatur tentang Santunan Hari Tua ini, dimana tujunnya adalah dalam rangka meningkatkan kesejahteraan bagi Karyawan yang memasuki masa pensiun, PT Perkebunan Nusantara memberikan Santunan Hari Tua kepada setiap Karyawan, berdasarkan Perjanjian Kerja Bersama PTPN II Periode 2018-2019 Pasal 60 Ayat (2), Santunan Hari Tua merupakan bantuan Perusahaan tanpa beban iuran dari Karyawan saat masih aktif dan diberikan pada saat karyawan pensiun.


Karyawan yang berhak menerima Santunan Hari Tua yaitu karyawan yang memasuki masa Pensiun Normal untuk karyawan Golongan I-A sampai dengan II-D yang telah mencapai usia 55 tahun dan untuk karyawan Golongan III-A sampai dengan IV-D yang telah mencapai usia 56 tahun. Adapun Santunan Hari Tua akan di proses dan dibayarkan kepada Karyawan yang telah memenuhi kriteria, antara lain :

  1. Karyawan yang memasuki masa Pensiun Normal;
  2. Karyawan yang diberhentikan secara dengan hormat dengan manfaat pensiun yang dipercepat;
  3. Karyawan yang meninggal dunia bukan karena kecelakaan kerja;
  4. Menyerahkan rumah dinas yang ditempati kepada Perusahaan; atau
  5. Belum pernah mendapatkan fasilitas membeli rumah dinas Perusahaan.


Dari keseluruhan kriteria tersebut, Klien kami sudah memenuhi kreteria, sehingga tidak ada alasan lagi bagi PT Perkebunan Nusantara II untuk menunda pembayarannya, tegas Arif yang juga Ketua Umum FORMASSU ini.

Alasan dari PT Perkebunan Nusantara II, yang selama ini diterima oleh Klien kami sangat simpang siur dan di duga tidak dapat diperanggungjawabkan. Menurut Kami sesuai UU Pelayanan Publik, sebagai BUMN ataupun anak Perusahaan BUMN, PTPN harusnya memberikan informasi yang Tranparan dan bisa dipertangungjawabkan, sehingga nasib para Pesiunan ini menjadi jelas. Kami mendapatkan informasi yang mengatakan bahwa PT Perkebunan Nusantara II akan membuat skala perioritas dimana yang didahulukan adalah para pensiunan yang sudah meninggal dunia ataupun yang saat ini sakit-sakitan, sedangkan yang sehat dan dan baik baik saja ditunda. Hal ini dikarenakan bahwa keuangan dari PT Perkebunan Nusantara II tidak memadai untuk membayar keseluran SHT tersebut. Oleh karena itu, untuk memperjelas duduk permasalahan dan memperjelas informasi tersebut, maka sebagai Kuasa Hukum dari para Pensiunan PT Perkebunan Nusantara II ini, kami akan besurat pada PT Perkebunan Nusantara II, Menteri BUMN, Gubernur Sumatera Utara, Ketua DPRD Sumut dan Dinas Tenaga Kerja Propinsi Sumatera Utara. Harapan kami, supaya DPRD mengelar RDP dengan memanggil Direktur/Pimpinan PT Perkebunan Nusantara II.


Ketika ditanya mengapa PERADI PERGERAKAN mau mendampingi kaum Pensiunan PTPN ini, Arif didampingi Yohan Melvani, SH menjelaskan secara gambalang bahwa PERADI PERGERAKAN, akan selalu konsern dalam membantu Masyarakat lemah dalam mencari keadilan (justiabalance) melalui program Probono dan/atau Prodeo.


Sebagai profesi terhormat  (offium nobile) Advokat PERADI Pergerakan punya tanggung jawab moril untuk menjadi bagian dari penegakkan hukum yang selama ini masih sulit didapatkan oleh Masyarakat lemah, tidak melulu menjadikan profesi ini sebagai Bisnis Hukum semata. [BN006]

No comments:

Post a Comment

Post Bottom Ad

SELAMAT HARI PERS NASIONAL 9/2/2021

Pages