PENSIUNAN PTPN II, MENGADU KE LBH PERADI PERGERAKAN - Bhayangkara News

Bhayangkara News

TEGAS-OBJEKTIF-PEMBERITAAN

test banner

Post Top Ad

SELAMAT HARI PERS NASIONAL 9/2/2021

 

MEDAN, [BHAYANGKARA NEWS] – LBH Peradi Pergerakan didatangi para pensiunan PT Perkebunan Nusantara II, mengadukan nasibnya pada Lembaga Bantuan Hukum (LBH) PERADI PERGERAKAN untuk menempuh jalur hukum agar mendapatkan hak hak normatifnya berupa Santunan Hari Tua [SHT] dan Mendali Penghargaan sesuai UU Ketenagakerjaan dan Perjanjian Kerja Bersama [PKB] PTPN II, yang sampai saat ini tak kunjung dibayarkan oleh PT Perkebunan Nusantara II, kata Ariffani, SH selaku Ketua Umum DPC PERADI Pergerakan.(25/03)


Padahal Berdasarkan PKB [Perjanjian Kerja Bersama], Santunan Hari Tua merupakan Hak Normatif setiap Pensiunan PT Perkebunan Nusantara II, yang jumlah nilai nominalnya berpariatif berdasarkan golongan dan jabatannya, perkiraan kita kisaran antara 60jt an/orang.


Ariffani SH didampingi Sektim Yohana Melvani, SH, Imran Sahari, SH mengungkapkan bahwa berdasarkan Keputusan Menteri Tenaga Kerja & Transmigrasi RI Nomor : PER.16/MEN/XI/2011 tentang Tata Cara Pembuatan dan pengesahan Peraturan Perusahaan dan Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama. Perjanjian Kerja Bersama atau disingkat PKB adalah perjanjian yang merupakan hasil perundingan antara serikat pekerja/serikat buruh atau beberapa serikat pekerja/serikat buruh yang tercatat pada instansi yang bertanggung jawab dibidang ketenagakerjaan dengan pengusaha, atau beberapa pengusaha atau perkumpulan pengusaha yang memuat syarat-syarat kerja, hak dan kewajiban kedua belah pihak

Apabila seluruh materi PKB sudah disepakati dan ditandatangani oleh kedua belah pihak dan sudah didaftarkan di instansi yang bertanggungjawab di bidang ketenagakerjaan yang dimaksudkan sebagai alat monitoring dan evaluasi pengaturan syarat-syarat kerja yang dilaksanakan di perusahaan serta sebagai rujukan utama dalam hal terjadi perselisihan pelaksanaan Perjanjian Kerja Bersama (PKB) maka pengusaha, Serikat Pekerja/serikat buruh dan pekerja/buruh wajib melaksanakan ketentuan yang ada dalam PKB dan Pengusaha dan Serikat Pekerja/Serikat buruh wajib memberitahukan dan mensosialisasikan isi PKB ataupun perubahan dari PKB sebelumnya kepada seluruh pekerja/buruh.

Dalam kaitan ini apabila PT Perkenunan Nusantara II selaku Pengusaha melanggar ketentuan sesuai isi PKB yang telah disepakati maka akan dikenakan sanksi sesuai dengan Undang-undang nomor 13 tahun 2003 tentang ketenagakerjaan. Sesuai  ketentuan pasal 184 menyebutkan bahwa tentang Pasal 167 ayat (5) yang mengatur kewajiban perusahaan pada karyawannya yang pensiun bila karyawan itu tidak diikutkan dalam program pensiun. Pangkasnya. [BN006]

No comments:

Post a Comment

Post Bottom Ad

SELAMAT HARI PERS NASIONAL 9/2/2021

Pages