Pembentukan KPAD Sumut, Disetujui Ketua DPRD SU dan Komisi E DPRD SU Pada Saat Terima Audiensi FORMASSU

 

 

MEDAN, [Bhayangkara News] - Ketua DPRD SU Drs. Baskami Ginting dan Wakil Ketua Komisi E DPRD SU Hendra Cipta, SE setuju untuk mendorong terbentuknya kembali Komisi Perlindungan Anak Daerah [KPAD] di Propinsi Sumatera Utara. Hal ini disampaikan dengan tegas oleh Ketua DPRD SU, Bapak Drs Baskimi Ginting pada saat menerima audiensi dari Pengurus Forum Masyarakat Sipil Sumatera Utara [FORMASSU] rabu/03/03/21 di ruang rapat Ketua DPRD SU.

 

DPRD SU pada prinsipnya mendukung dan mendorong langkah – langkah untuk terbentuknya kembali KPAD, “kita bentuk saja Komisi Perlindungan yang khusus memperhatikan masalah anak di Sumuatera Utara, kalau lembaga ini ternyata bisa membatu daerah, knapa tidak”. Hal ini juga telah kami tegaskan dan  sampaikan pada KPAI Pusat yang pada beberapa bulan lalu bertemu dengan DPRD SU. Untuk itu maka kami menunggu dari Gubenrur untuk segera menyiapakan hal-hal yang diperlukan untuk proses pembentukannya, dalam hal ini Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak SU, kita menunggu itu, tegas Baskami Ginting.

 

Kami menyatakan mendukungan untuk itu, mari kita cari tau dulu sama sama, apa kendalanya sampai saat ini belum juga ada langkah langkah dari Pempropsu untuk menindaklanjutinya, padahal kami juga sudah berkomunikasi dengan Gubernur untuk mendukung langkah-langkah pembentukannya. Untuk itu, kita akan kembali menanyakan pada Gubernur Sumatera Utara,  tapi intinya DPRD SU secara politis setuju mendorong langkah menghidupkan kembali KPAD di Sumatera Utara.

 

Dalam kesempatan diskusi, Ketua Umum FORMASSU Ariffani, SH didampingi Rafdinal,Ssos.,MAP selaku Sekretaris Umum menyampaikan bahwa FORMASSU konsern secara terus menerus melakukan advokasi agar KPAD ini segera kembali dibentuk di Sumatera Utara. Kalau mengacu pada putusan MK tentang pembentukan KPAD tergantung pada dibutuhkan atau tidak dibutuhkannya di daerah, maka untuk konteks Sumatera Utara ada beberapa alasan mengapa harus dibentuk, dan kami bersikukuh agar KPAD ini dibentuk, yang pertama : persoalan Perlindungan Hak Anak, merupakan permasalahan yang kompleks, lintas sektoral yang tidak bisa hanya ditangani oleh satu dinas saja semisal Dinas PPPA, akan tetapi harus melingkupi Dinas yang lain, Dinas Sosial, Dinas Kesehatan, Dinas Pendidikan, Dinas Koperasi dan UKM, serta juga memerlukan keterlibatan partisipasi Lembaga Masyarakat dan Lembaga Kesejahteraan Sosial Masyarakat. Kedua Pembentukan KPAD ini sudah menjadi amanah dari Pergub Sumut No. 08 Tahun 2017 tentang Rencana Aksi Daerah Provinsi Sumatera Utara Dalam Pengembangan Kabupaten/Kota Layak Anak dan Perda No 03 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Perlindungan Anak. Ketiga, permalahan Perlindungan Hak Anak khsusunya Anak dalam situasi khusus, semakin rentan dimasa pandemi Covid 19 ini, dan hampir tak tersentuh.

 

Sekum FORMASSU, Rafdinal menambahkan bahwa dalam kaitan ini, FORMASSU telah melaksanakan berbagai upaya dengan berkoodinasi dan menyampaikan aspirasi masyarakat Sumatera Utara pada Sekdaprosu Ir. Dr. Hj R. Sabrina, Msi tentang Pentingnya Pembentukan KPAD di Sumatera Utara. Gagasan Pembentukan KPAD pada Pertemuan Forum Diskusi Pembangunan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Di Gedung Bina Graha, Selasa 15/09/2020.

 

Dan melaksanakan Webinar Perlindungan Anak Berbasis Penguatan Ekonomi Perempuan Dimasa Covid 19 dalam menghimpun gagasan menjadi kerja bersama, Kamis 08/10/2020.

 

Formassu juga telah berkoordinasi dengan KPAI Pusat, dalam kunjungan dan silaturahmi dengan Gubernur Sumatera Utara pada 10/11/2020.

 

Dan rangkaian gagasan aspirasi masyarakat sumetara utara juga telah dilaporkan hasil perkembangan langkah pembentukan KPAD pada Wakil Gubenur Sumatera Utara, Bapak H. Musa Rajaksyah dalam meminta arahan beliau, ujar Refdinal.

 

Tim Audensi Formassu, berharap DPRD Sumatera Utara segera menetapkan Pansel KPAD yang akan bertugas untuk menjalankan tahapan-tahapan seleksi pemilihan 7 orang anggota Komisioner KPAD ini, semoga KPAD di tahun 2021 ini KPAD sudah bisa kembali aktif. Gubernur sudah setuju, DPRD dan Komisi E sudah sepakat, jadi sudah klop dan tidak ada halangan lagi, tinggal action saja,  ujar Rafdinal yang juga selaku Pimpinan di PDM Kota Medan ini.

Ditempat terpisah, Komis E DPRD SU yang diwakili oleh Wakil Ketua Komisi E, Bapak Hendra Cipta, SE ketika menerima Audensi FORMASSU, menyampaikan bahwa : “Kami Komisi E sangat setuju apabila KPAD kembali hidup kembali, sehingga bisa menjawab permasalahan–permasalahan perlindungan hak anak yang selama ini belum dapat terselesaikan dan tersentuh, apalagi pembentukan KPAD ini merupakan maklumat dari Undang-undang No 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas UU No 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, dan tingkat Propinsi Sumatera Utara juga sudah ada Pergub Sumut No. 08 Tahun 2017 dan Perda No 03 Tahun 2014. Jadi tidak ada alasan untuk tidak membentuk kembali KPAD ini.

 

Untuk menindaklanjuti aspirasi yang disampaikan oleh FORMASSU, segera akan kita agendakan RDP [Rapat Dengar Pendapat] dengan mengundang Dinas terkait, seperti Dinas PPP SU, KPAI Pusat dan FORMASSU”, Langkah ini sebagai tahap untuk mengetahui permasalahan-permasalahanya dan kemudian mencarikan solusinya, bagaimanpun juga KPAD harus dihidupkan kembali, tegasnya Hendra yang juga anggota Fraksi PAN Sumut. [BN006-Realese]