MAL ADMINISTRASI, AHLI WARIS ZURNAL HUTABARAT TEMPUH JALUR HUKUM - Bhayangkara News

Bhayangkara News

TEGAS-OBJEKTIF-PEMBERITAAN

test banner

Post Top Ad

SELAMAT HARI PERS NASIONAL 9/2/2021

 

MEDAN, [BHAYANGKARA NEWS] – Ketika ditanya, apa alat bukti yang harus disiapkan, mereka malah mengatakan harus ada OTOPSI dan menggali kuburan Almarhum lagi untuk mengecek ada atau tidak luka yang menyebabkan almarhum meninggal karena kecelakaan lalu litas. Jelaslah kami sangat berkeberatan, pertama : Untuk melakukan Otopsi pasti akan megeluarkan dana yang tidak sedikit dan tidak sebanding dengan Santunan Kematian yang akan didapat, Kedua : Pihak Jasa raharja juga tidak akan menanggulangi biaya Otopsinya, lalu untuk apa mereka merekomendasi bahwa harus ada Otopsi, jika mereka tidak mau membiayainya, Ketiga Mereka juga menolak untuk menyampaikan surat tersebut pada Pihak Kepolisian Resort Binjai yang saat ini  telah mengeluarkan surat SP2HP bahwa telah terjadi lakalantas dengan bukti LP/012/1/2021/SU/RES BINJAI/Lantas,07 Januari dan pemerintah setempat juga telah mengeluarkan Surat Kematian Nomor :472.12-63 akibat kecelakaan.


Yang membuat kita semakin kesal adalah, ketika kita meminta pada mereka untuk mengeluarkan surat bahwa mereka meminta pada Keluarga/klien kami ditujukan pada Kepolisian yang saat ini sedang melakukan Penyidikan kasus kecelakaaan lalu lintas tersebut, malah dikatakan bahwa selama 15tahun bekerja di Jasaraharja, pihak Jasa Raharja tidak pernah mengeluarkan Surat seperti itu, ini kan aneh bin ajaib, mereka yang mengeluarkan Rekomendasi secara administratif malah mereka tidak mau mau meneritkan Surat yang isinya harus dilakukan Otopsi. ujar Arif yang juga Ketua FORMASSU ini.

Pokoknya, kami sangat keberatan dengan dalil-dalil dalam surat dari Penolakan pihak jasaraharja,karena menurut pendapat kami telah salah kaprah dalam merujukkan dan memaknai ketentuan Hukum Pasal 10 Peraturan Pemerintah No.18 tahun 1965 tentang dana kecelakaan Lalu Lintas Jalan, dimana pada paragraf ke-2 surat yang di sampaikan pada klien kami, Pihak Jasaraharja menyebutkan bahwa : "....sesuai ketentuan pasal 10 peraturan Pemerintah No.18 tahun 1965 tentang dana kecelakaan lalu lintas jalan,cedera korban yang berhak mendapatkan santunan adalah cedera merupakan akibat langsung dari kecelakaan lau lintas yang dialami korban ".


Kesimpulan kita, karena kami menduga bahwa telah terjadi Perbuatan Melawan Hukum atas Layanan Publik yang tidak profesional dengan mengenyangpingkan bukti bukti Saksi-saksi bahkan tidak berimbangnya Pihak Jasa Raharja dalam menempatkan bukti saksi-saksi yang ada dalam perkara ini, untuk dijadikan pertimbangan dalam memutuskan permasalahan Santunan ini, maka kami akan melakukan upaya hukum perdata termasuk melaporkan hal ini ke Ombudsman, demikian tegas Arif. [BN006]

No comments:

Post a Comment

Post Bottom Ad

SELAMAT HARI PERS NASIONAL 9/2/2021

Pages